Tanggapi Andre Rosiade, Adian Ingatkan Peran Anggota DPR

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade angkat bicara terkait kritikan anggota Komisi I Adian Napitupulu terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir karena utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Andre menduga kritikan Adian dengan persoalan jatah kursi Komisaris BUMN. Di duga nama-nama yang diusulkan Adian hingga saat ini belum diakomodir oleh Erick Thohir.

"Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," jelas Andre.

Menanggapi Andre, Adian menilai cara berpikir politisi Gerindra itu salah. Menurutnya, cara berpikir yang menuding kritik sebagai topeng kepentingan merupakan metode untuk membungkam kekritisan.

"Secara sederhana cara berpikir Andre menggunakan logika di balik kritik menteri ada kepentingan. Kalau itu cara berpikirnya maka saya juga bisa gunakan logika yang serupa di balik pembelaan pada menteri juga punya kepentingan. Kalau mengkritik dianggap karena belum dapat, bisa jadi membela karena sudah dapat," kata Adian di Jakarta, Selasa (16/5).

Adian melanjutkan, pernyataan Andre yang diakuinya masih berupa rumor itu sebenarnya bisa dilihat sebagai pernyataan bersayap bagai pedang bermata dua. Lanjut Adian, bisa untuk menyerang dirinya, bisa juga menyerang orang yang seolah dibelanya.

"Sesuatu yang masih berupa rumor tidak perlu dipublish dulu karena Andre dibayar rakyat untuk membahas peristiwa yang berdiri di atas data dan fakta bukan rumor," katanya.

Selain itu sebagai anggota DPR, kata Adian, tugas dan fungsi Andre itu membuat UU, menyusun anggaran dan melakukan fungsi Pengawasan.

"Siapa yang diawasi? Eksekutif. Apanya yang diawasi? Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Eksekutif yang terkait dengan Anggaran dan pelaksanaan Undang undang dengan segala turunannya. Kenapa anggaran dan undang-undang? Karena DPR yang membuat anggaran dan undang-undang sementara pemerintah yang menjalankan, maka itu DPR lah yang harus mengawasi pemerintah. Kira-kira demikian," katanya.

Namun, kata dia, Andre justru mengawasi sesama anggota DPR yang sedang mengkritisi penggunaan anggaran oleh eksekutif.

"Nah loh bingung kan? Pasti akan lebih rumit lagi kalo akibat dari yang dilakukan Andre mengawasi anggota DPR yang lainnya menjadi kebiasaan lalu hubungan sesama kolega di DPR saling mengawasi, saling intip, saling mencari salah dan kelemahan," katanya.

"Saya sih tidak masalah jika kita membahas kebijakan penempatan Komisaris dengan catatan apakah kita siap membuka kotak pandora? Ketika kotak Pandora dibuka maka semua tali temali masa kini dan masa lalu di setiap pemerintahan terbongkar hingga era Orde Baru, nama nama Mafia migas akan kembali muncul ke permukaan, kait mengkait dengan puluhan ribu kepentingan bisnis dan politik di setiap pemerintahan terbuka lebar karena jumlah komisaris dan direksi dari BUMN Induk, Anak dan Cucu bisa mencapai kira kira 6.000 orang," imbuhnya. (mdk/eko)