Tak kapok kalah 2 kali, Khofifah ungkap alasan mau ikut Pilgub Jatim lagi

Merdeka.com - Khofifah Indar Parawansa, selalu kalah di dua edisi Pilgub Jawa Timur, tahun 2008 dan 2013. Di dua hajatan lima tahunan itu, menteri Sosial yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini selalu tumbang di putaran kedua oleh pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Di bulan Juni 2018 nanti, si Bunda Muslimat ini akan kembali maju untuk kali ketiganya. "Saya rasa ini tantangan sih sebenarnya. Saya orang Jawa Timur, arek Suroboyo," tegas Khofifah usai mengikuti Istighosah Kubro di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jalan Siwalankerto, Minggu (5/11).

Alasan Pilgub Jawa Timur menjadi tantangan baginya, adalah karena angka kemiskinan dan gini rasio di provinsi timur Pulau Jawa ini masih tertinggi di Indonesia. Per September 2016 misalnya, dari data Badan Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Jawa Timur berada di level 11,85 persen atau lebih tinggi 1,15 persen dari rata-rata nasional.

Melihat peta kemiskinan ini, Khofifah lantas bercerita. "Saya bersyukur, bahwa selama di Kementerian Sosial, ada amanat dari pemerintah, dari presiden. Terutama misalnya, prioritas pembangunan nasional, salah satunya adalah menurunkan kemiskinan dan menurunkan gini rasio," terangnya.

Dari perjalanannya sebagai Menteri Sosial yang bertanggung jawab kepada Menko PMK inilah, Khofifah melihat angka kemiskinan di Jawa Timur masih di level tertinggi se-Tanah Air. "Saya pernah mengkomunikasikan juga sangat detail dengan gubernur Jawa Timur (Soekarwo). Saya menyampaikan, bahkan kemudian diberikan forum presentasi di Grahadi dengan mengundang Pemkab dan Pemko se-Jawa Timur."

"Saya menyampaikan, ini lho peta kemiskinan di Indoensia. Ternyata kalau kemiskinan perdesaan tertinggi di Jawa Timur, kemiskinan perkotaan tertinggi Jawa Barat, kemiskinan perdesaan dan perkotaan tertinggi kedua di Jawa Tengah, baik pedesaan maupun perkotaan," sambungnya.

Jadi hari ini misalnya, masih kata Khofifah, kemiskinan di Indonesia itu mencapai 10,56 persen. "Tapi kemiskinan perdesaan, hampir 14 persen. Artinya, memang kemiskinan perdesaan di atas rata-rata kemiskinan nasional."

Nah berarti, lanjutnya lagi, kemiskinan perkotaan mencapai sekitar 7 persen lebih kecil, atau hampir separuh dari angka kemiskinan perdesaan. "Dan yang tertinggi kemiskinan di perdesaan itu di Jawa Timur. Barang kali ada yang kita bisa melakukan lebih cepat, lebih signifikan menurunkan kemiskinan dan gini rasio di perdesaan," tegasnya.

Dan karena alasan itulah, sebagai warga asli Jawa Timur, Khofifah kembali tertantang maju sebagai calon gubernur untuk kali ketiga. Misinya jelas. Bekal pengalaman di Kementerian Sosial, Khofifah ingin mengentas kemiskinan di daerahnya.

"Rasanya ini menjadi bagian yang, saya bisa bersinergi dengan banyak elemen. Tidak hanya dari Jawa Timur, tapi elemen dari seluruh level. Tidak hanya nasional, bahkan elemen internasional untuk sama-sama: ayok turun, ayo dong bantu ikut percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa."

"Saya rasa itu sudah sempat saya lakukan di kementerian, sehingga relatif punya bekal, punya pengalaman untuk mengintervensi bagaimana menurunkan kemiskinan dan gini rasio di pedesaan," tandasnya.

Bak gayung bersambut, niat Khofifah-pun disupport para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) kultural. Bahkan, para kiai dan bu nyai yang dimotori oleh pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dan KH Asep Saifuddin Chalim (Ponpes Amanatul Ummah) ini, paling gencar meminta Khofifah maju Pilgub Jawa Timur.

Dengan membentuk tim 9 yang diketahui langsung oleh Gus Sholah, forum kiai dan bu nyai se-Jawa Timur menyiapkan bakal calon wakil untuk Khofifah. Hari ini, dari 10 nama yang disurvei, mengerucut pada dua nama calon untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan seluruh partai pengusung.

Tak hanya didukung para kiai, Khofifah juga didukung partai politik yang menjadi lawannya di dua Pilgub sebelumnya, yaitu Partai Demokrat (13 kursi). Selain Demokrat, alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini juga didukung Partai Golkar (11 kursi), NasDem (4 kursi), PPP (5 kursi) dan Hanura (2 kursi).