Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak ada pilihan lain bagi Partai Golkar kecuali islah

Tak ada pilihan lain bagi Partai Golkar kecuali islah Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan terkait gugatan yang dilayangkan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau dan Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie. Hasilnya, MA membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Selain menang di MA, kubu Golkar hasil Munas Bali juga menang di Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim memperkuat putusan PN Jakarta Utara yang menyatakan pelaksanaan Munas Golkar di Ancol yang menghasilkan Ketua Umum Agung Laksono sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kedua putusan berbeda itu membuat kubu Ical di atas angin. Sedangkan kubu Agung menyebut akan melakukan upaya hukum dengan peninjauan kembali dan banding. Ical mendesak agar Menkum HAM segera mencabut SK pengesahan pengurus hasil Munas Ancol dan menerbitkan SK baru yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali.

"Kita hari ini sudah menyurati Kemenkum HAM untuk mencabut putusan tentang Munas Ancol," ujarnya pada 21 Oktber lalu.

Pascaputusan itu pula dia meminta semua kader tak lagi berselisih. Dia berharap semua saling rangkul. "Kita sudah berdiri dan jangan berselisih paham lagi. Ya udah pokoknya kita rangkul. Jangan mentang-mentang sudah menang terus kemudian kita bergaya kayaknya kita hebat," pesannya.

"Kemenangan ini baik di Pengadilan Tinggi atau di MA adalah milik seluruh negara Indonesia yang masih berharap dan menginginkan Golkar itu berjaya lagi mudah-mudahan tidak diacak-acak lagi," tandasnya.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengatakan, putusan kasasi Mahkamah Agung jika diteliti secara cermat tidak menyatakan atau mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Putusan MA juga tidak mengesahkan munas Golkar Ancol dan hasil Munas Riau tahun 2009.

"Artinya tidak ada pihak kepengurusan Partai Golkar hasil ketiga Munas tersebut yang dinyatakan sah oleh putusan kasasi MA," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Selasa (27/10).

Lebih lanjut, Agung menegaskan, pihaknya memaknai semangat dari putusan kasasi MA tersebut adalah meminta kepada pihak yang bersengketa yaitu Munas Golkar versi Ancol dan Bali untuk melakukan rekonsiliasi menyeluruh. Dengan tujuan menyelamatkan Partai Golkar demi keberlangsungan dan bersatunya kembali Partai Golkar.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Politisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga
Politisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga

Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Dorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi
Dorong Prabowo Rangkul Kubu Ganjar, Bamsoet Golkar: Kita Tidak Butuh Oposisi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.

Baca Selengkapnya
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Golkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat

Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir

Baca Selengkapnya
Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Reaksi PSI?
Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Reaksi PSI?

Grace hanya menekankan partai pengusung Prabowo-Gibran tidak hanya Golkar.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya