Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi

DKPP menetapkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari beserta komisioner KPU melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Co-Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi kepada ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, putusan tersebut menetapkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari beserta komisioner KPU melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.

"Bangsa ini sedang menunggu kepekaan moral Presiden Joko Widodo, sebagaimana presiden-presiden yang lalu yang mencerminkan kebesaran moral seorang pemimpin," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (7/2).

Sebab, kata Sudirman, putusan DKPP dengan jelas menunjukkan kepada publik bahwa terdapat kecacatan dalam proses pendaftaran salah satu calon wakil presiden Pilpres 2024 sejak MK mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

"Ada cacat legal dan moralitas atas dipaksakannya salah satu kandidat wakil presiden yang sejak awal menjadi pemahaman publik bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat legal, maupun kapasitas personal," 

ungkap Sudirman.

merdeka.com

Oleh sebab itu, Sudirman menyatakan kepekaan Jokowi untuk kembali menjalankan pemerintahan secara benar sesuai dengan kaidah konstitusi, etika, dan nilai-nilai demokrasi sangat dinanti.

"Dalam keadaan begini, memang yang kita tunggu adalah kepekaan Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Selagi nasi belum menjadi bubur, sebelum segalanya serba terlambat, kita masih menaruh harapan bahwa presiden dapat kembali ke jalan yang benar," 

ujar dia.

merdeka.com

Publik, lanjut Sudirman, menginginkan pemimpin yang purna tugas dengan kesan yang baik.

Bukan presiden yang justru dikenang buruk karena telah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara.

"Kita ingin memperbanyak jumlah mantan presiden dan wakil presiden yang meninggalkan jejak sejarah sebagai negarawan gemilang, bukan sebagai perusak kehidupan kenegaraan karena ngotot ingin mengurus kepentingan keluarganya, dan mengorbankan kepentingan negara," kata dia.