Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Isu Penundaan Pemilu, Demokrat: Baunya Tercium di Parlemen

Soal Isu Penundaan Pemilu, Demokrat: Baunya Tercium di Parlemen Benny K harman. Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman menjelaskan pernyataan ihwal dana besar untuk penundaan pemilu. Pernyataan itu awalnya disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Benny mengatakan, isu tersebut sudah tercium di DPR. Maka itu, anggota Komisi III DPR ini meminta PPATK menelusuri kabar tersebut.

"Wah, ya itu kan ciuman saja. Dan saya kan di parlemen ini kan mencium baunya, harumnya. Mendengar ada, kebisingan ya kan. Seperti itu, itu saja. Apakah betul atau tidak ya, PPATK lah yang lacak," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).

Benny meminta PPATK menelusuri karena ada aliran dana dari tindak pidana terkait sumber daya alam hingga perjudian yang besar.

Maka PPATK harusnya membuka mata dan telinga kemana aliran tersebut. Jangan sampai ada temuan uang itu untuk sumber dana penundaan pemilu.

"Buka mata buka telinga, saya minta PPATK buka mata buka telinga pasang hidung, cium bau bau nya. Ya kan mengenai isu penundaan pemilu ya kan begitu," ujar Benny.

Ia meminta pemilu jangan sampai ditunda melalui sikap presiden dan pemerintah. Sebab penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi. Tanggungjawab penyelenggaraannya dipegang oleh KPU.

"Presiden tidak punya kewenangan untuk mengatur pemilu, mengintervensi pemilu, menunda pemilu, tidak ada, tidak ada kewenangan itu. Kalau dia menunda pemilu, itu dia melanggar konstitusi," tegas Benny.

"Rusak negara, itu pengkhianatan terhadap konstitusi, kan begitu. Itu konstitusi kita," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
AHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan
AHY Dulu Kritik Sekarang Puji-Puji IKN, Demokrat Beri Penjelasan

AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi

AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.

Baca Selengkapnya