Merdeka.com - Gerindra tak khawatir apabila pada debat capres 17 Januari nanti akan menjadi ajang menyudutkan Prabowo Subianto melalui kasus penculikan aktivis 1998 lalu. Gerindra sangat yakin, isu itu tak mampu menggerus elektabilitas mantan Danjen Kopassus tersebut.

Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa melihat, isu penculikan aktivis 1998 itu justru menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Dulu, pelanggar HAM, pelanggar HAM di masa lalu juga sepenuhnya bagian dari petahana sekarang," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Desmond mengatakan, kasus HAM masa lalu memang bisa menyeret beberapa orang dalam pemerintahan Capres petahana Presiden Joko Widodo. Dia pun berharap Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra tidak gegabah dan menyebut nama tersebut di panggung debat.

"Ya mudah-mudahan Pak Prabowo tidak nakal menyebut nama orang yang lebih bertanggungjawab daripada Pak Prabowo," ungkap korban penculikan 1998 ini.

"Kalau disebut, ya misalnya siapa misalnya, Wiranto, almarhum Faisal Tanjung. Karena itu instruksi dari presiden misalnya, yang bertanggungjawab secara komando siapa? Wiranto. Kalau ini disebut, ya rame lagi ini barang," ucapnya. Wiranto saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam.

Diketahui, dalam debat 17 Januari capres-cawapres akan diuji dengan beberapa materi permasalaham negara. Mulai dari isu HAM, terorisme, dan korupsi.

Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menantang Capres Prabowo Subianto menjelaskan isu penculikan aktivis 1998 dalam debat capres pada 17 Januari 2019 nanti. Kala itu, Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Johnny meminta Prabowo jelaskan ke publik kejadian atau fakta sebenarnya kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998. Menurut dia, momentum debat capres-cawapres bisa dijadikan kesempatan mengungkap fakta tersebut.

"Mestinya Pak Prabowo buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi supaya orang mengetahui rekam jejaknya, orang memilih dengan informasi yang banyak bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/1).

Johnny menambahkan, masyarakat masih penasaran terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 98 tersebut. Apalagi, kata dia, sejumlah anggota Tim Mawar telah diproses secara hukum di Mahkamah Militer, sementara dugaan keterlibatan Prabowo diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Mereka (Tim Mawar) sudah dihukum secara hukum, tetapi juga ada di TNI yang dulu ABRI tidak semua diselesaikan di Mahkamah Militer terkait Jenderal Prabowo yang diselesaikan di luar Mahkamah Militer, yaitu melalui jalur politik dengan pertimbangan politik, dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Perwira," jelas dia.

Menurut Johnny, Prabowo perlu menjelaskan, alasan adanya perlakuan berbeda seperti itu. Dia menyebut, terminologi pemberhentian dari TNI oleh DKP juga dinilai samar supaya tidak gamblang Prabowo disebut dipecat dari TNI.

"Sekarang masyarakat bertanya karena masyarakat membutuhkan informasi terkait rekam jejak paslon. Ini juga terkait debat karena nanti terkait visi-misi, salah satunya masalah HAM. Karena itu kita harus mengetahui rekam jejak pasangan calon. Nah, rekam jejak ini belum clear," ungkap dia.