Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal demokrasi yang kebablasan. Fadli menilai demokrasi di Indonesia berlandaskan perwakilan. Dia menyindir ucapan Jokowi seperti pengamat.

"Demokrasi kita sendiri kan demokrasi perwakilan tapi kan dari pihak pemerintah sendiri yang tidak mau. Jadi kalau pemerintah atau presiden mengatakan demokrasi kita kebablasan harusnya itu ucapan kayak pengamat ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Fadli meminta Jokowi untuk mencari solusi atas masalah demokrasi saat ini ketimbang hanya mengeluh. Masalah demokrasi yang dikeluhkan Jokowi, kata dia, disebabkan karena sistem dan para pembantunya bekerja tidak maksimal.

"Saya kira demokrasi kita kebablasan karena para aktornya dan sistem yang ada tidak menunjang. Kalau kebablasannya itu seberulnya dalam pemilihan langsung," tegasnya.

Menurutnya, Jokowi memiliki kewenangan untuk mencari solusi agar demokrasi tidak lagi kebablasan. Misalkan, mengubah sistem dan aturan yang menyangkut pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Presiden kan punya kewenangan kekuasaan, kalau demokrasi itu dianggap kebablasan gimana supaya tidak kebablasan berarti kan harus ada aturan misalnya yang bisa kita ubah bersama-sama dengan DPR. Misalnya UU-nya apakah sistemnya atau apakah itu terlalu umum mengatakan demokrasi kita ini kebablasan," jelasnya.

"Menurut saya Presiden harus menjelaskan maunuya apa kan di situ juga disinggung berbagai aliran, liberalisme dan lain sebagainya dan lain-lain. Di satu sisi ada benarnya di satu sisi what next? mau apa? Kalau memang kebablasam bagaimana cara kita kembali supaya tidak kebablasan," sambung Fadli.

Sebelumnya, dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi.