Sikap Demokrat soal RUU Pilkada tunggu titah dari SBY
Merdeka.com - Partai Demokrat belum sepenuhnya mendukung Pilkada melalui DPRD seperti keinginan Koalisi Merah Putih dalam RUU Pilkada. Meskipun, sejumlah pimpinan Partai Demokrat menyatakan setuju dengan Pilkada lewat DPRD.
Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, posisi partainya masih membahas soal sikap resmi di RUU Pilkada. Sikap akhir partai, akan diputuskan satu atau dua hari ke depan sesuai pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sikap akhir, nanti diputuskan Majelis Tinggi dipimpin Pak SBY. Artinya, tak sekadar pilih langsung atau tak langsung. Tapi ada penajaman kuat terhadap pilihan yang diambil," kata Ramadhan dalam pesan singkat, Senin (15/9).
Ramadhan melihat, tidak menutup kemungkinan untuk Demokrat justru mendukung Pilkada langsung, tidak seperti Koalisi Merah Putih. Namun dengan berbagai pertimbangan, khususnya praktik money politic yang marak dalam Pilkada langsung.
"Jika pun nantinya langsung, mungkin perlu perbaiki kualitasnya, meminimkan praktik jual-beli suara rakyat, tekan kecurangan dan manipulasi penyelenggara dan lain-lain," tegas dia.
Dia mengakui masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Karena kekurangan ini, akan membuat rakyat apatis jika tak diantisipasi.
"Mengurangi tekanan mahar parpol dan lain-lain. Kita tahu, jika tak diperbaiki, tingkat coblos rakyat hanya 40 persen ke bawah, sudah mobilisasi pula. Itu bisa makin merosot lagi, rakyat makin apatis karena faktor-faktor buruk tadi," imbuhnya.
Ramadhan yakin, keputusan Demokrat nanti dalam sikap RUU Pilkada demi kepentingan rakyat. "Jadi, kompleks lah. Tak sekadar langsung pola sekarang atau pola DPRD versi jadul. Jelas perlu ada varian, ada penajaman, perbaikan total," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaGus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaMunculnya masalah pencernaan saat melakukan puasa Ramadan bisa diatasi dengan menerapkan sejumlah cara.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaBulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaSBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca Selengkapnya