Merdeka.com - Dewan pembina partai Golkar menggelar rapat tertutup dengan DPP. Rapat digelar selama satu jam, dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai, Aburizal Bakrie dengan agenda mendengarkan hasil rapat pleno yang digelar DPP, Selasa (21/1) lalu.

"Setelah mendapat penjelasan DPP, Dewan Pembina berpendapat dan menghargai satu proses yang terjadi dalam DPP, proses yang demokratis, kritis, terbuka," kata Aburizal Bakrie usai rapat tertutup bersama DPP Partai Golkar di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).

Pria yang akrab disapa Ical ini menjelaskan, setelah mendengarkan penjelasan DPP, pihaknya meminta agar para kader Golkar bisa menghormati putusan rapat pleno yaitu untuk menunggu keputusan praperadilan Ketua Umumnya Setya Novanto yang terbelit kasus proyek e-KTP.

Kemudian, kata dia, minta agar mempererat kesatuan kader Golkar. Hal itu, kata Bakrie, untuk kemenangan Golkar yang akan datang.

"Kedua dewan pembina mendengarkan penjelasan dari DPP merasa perlu melakukan satu saran agar melakukan rapat bersama dengan DPD tingkat 1. Karena DPD I perlu mengetahui hasil dan proses daripada rapat pleno dan memberikan penjelasan soal itu. Serta background kenapa diambil keputusan tersebut," ungkap Bakrie.

Dalam pleno, diputuskan Idrus Marham jabat plt ketua umum Golkar hingga putusan praperadilan Novanto. Jika praperadilan diterima, maka Novanto tetap jabat ketua umum. Tapi jika ditolak, Golkar akan menggelar munaslub.

"Kalau perlu dikatakan bahwa di situ mengatakan Rapimnas dan kemudian seperti di dalam keputusan DPP tanggal 21 melakukan satu Munaslub dengan syarat yang ditetapkan dalam rapat pleno," tambah Bakrie.

Kemudian ketiga, kata Bakrie, Golkar perlu membentuk satu keputusan untuk mempertimbangkan satu jabatan pimpinan ketua DPR yang juga diemban Novanto. "Tentu dengan satu waktu yang ditetapkan dalam sidang pleno," ungkap Bakrie.

Kemudian terakhir, kata Bakrie, pihak Dewan Pembina berharap jika terjadi Munaslub terlaksana biaya ditanggung bersama seluruh kader Goklar. Dan mencegah adanya politik uang.

"Pada saat waktunya melakukan Munaslub, biaya munaslub ditanggung secara bersama oleh Partai Golkar. Kita harapkan kalau pemilihan supaya dicegah adanya politik uang ke depan," tegas Bakrie.