Setjen DPR bantah proyek parkir motor tak sesuai kontrak

Merdeka.com - LSM FITRA menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut PT BRJ sebagai penanggung jawab proyek pembangunan parkir motor di DPR, harus didenda Rp 206 miliar. Perusahaan itu dinilai tidak bekerja sesuai kontrak.

Menanggapi hal itu, Bagian Kesekretariatan Jenderal DPR membantah PT BRJ tak profesional. Namun dia tak menampik masih banyak hal-hal yang kurang dalam proyek ini.

"Saya nggak tahu. Tapi pihak kesekjenan sudah memanggil perusahaannya, mereka harus dipanggil harus memperbaiki. Yang jelas Setjen mengejar terus agar sesuai dengan kontrak," kata Djaka kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).

Pekerjaan yang belum selesai yaitu, planter bos beton Rp 11,2 juta, pos jaga Rp 1,7 juta, fisher planter pos Rp 7,7 juta, jet washer Rp 1 juta penanaman tanaman di planter box sebesar Rp 4,2 juta dan pipa PVC sebesar Rp 7,4 juta. Dia berjanji proses pekerjaan akan rampung akhir bulan ini.

Menurutnya, Setjen tetap memastikan bahwa pembangunan proyek itu telah sesuai dengan spec yang tertulis dia atas kertas. Oleh karena itu mereka akan meminta pertanggungjawaban PR BRJ.

"Karena Kemen PU mengecek juga," jelasnya.

Terkait kejadian ini, Djaka menjamin pihaknya akan memberi sanksi pada perusahaan terkait karena tidak beres saat proses penganggaran proyek tersebut. Seperti apa sanksinya, Djaka tidak bisa merincinya.

"Saya nggak punya datanya. Jadi belum bisa komentar," tegas Djaka.

Beberapa waktu lalu, dalam siaran pers-nya, LSM FITRA mengatakan dalam hasil hasil audit BPK menyebutkan jika PT BRJ sebagai pelaksanaan pekerjaan pembangunan parkir motor DPR harus didenda sebesar Rp 173 juta dan sebesar Rp 33 juta karena bekerja tidak sesuai dengan kontrak.

"Kontraktor pelaksana pembangunan parkir motor DPR adalah PT BRJ. Di mana nilai kontrak antara DPR dengan PT BRJ sebesar Rp 3.460.000.000. Sedangkan untuk konsultan perencanaan, DPR menetapkan PT MCM dengan nilai kontrak sebesar Rp 145.000.000, dan juga DPR melakukan penunjukan langsung kepada PT CMK dengan nilai kontrak sebesar Rp 47.740.000," ujar Koordinator Advokasi dan investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, pihak sudah membayar lunas pada PT BRJ terkait proyek ini tertanggal 14 Desember 2011 lalu. Padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 73 hari kalender, dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 31 Desember 2011. Dengan demikian ada keanehan bila pembiayaan dilakukan lunas dalam sekali pembayaran dari DPR kepada PT BRJ.

"Seharusnya, PT.BRJ sesuai peraturan Pemerintah No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pada pasal 88, hanya mendapat uang muka yang dapat diberikan kepada penyedia barang atau jasa, untuk usaha kecil sebesar 30%, dan usaha besar sebanyak 20 persen dari nilai kontrak," papar Uchok.