Setahun Prabowo-Gibran, Dosen UGM: Struktur Pemerintahan Gemuk dan Berkutat di Konsolidasi Internal

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama satu tahun. Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia memberikan penilaiannya.

Alfath menilai, setahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih jauh dari harapan publik. Alfath menyebut pemerintah saat ini masih berkutat pada konsolidasi internal.

"Struktur pemerintah yang gemuk dan banyaknya kepentingan membuat kinerja seolah hanya untuk melayani kelompok mereka," kata Alfath dalam keterangannya Kamis (30/10).

Alfath mengatakan, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, kementerian maupun lembaga baru tidak menjamin keefektifitasannya. Alfath melihat hal ini dapat berpotensi memperlambat kinerja maupun koordinasi, hingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

"Hal paling penting dari ini semua adalah memastikan pemilihan the right man in the right place," ungkap Alfath.

Alfath juga angkat bicara soal program-program yang telah dikerjakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam satu tahun memimpin Indonesia. Alfath menilai bahwa program-program tersebut masih sebatas pada aspek penyampaian (delivery) tanpa disertai jaminan terhadap kualitas maupun ketepatan sasarannya.

Alfath membeberkan terdapat banyak kelompok di luar sasaran (free rider) yang justru ikut menikmati manfaat program tersebut, alih-alih masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama. 

Program MBG juga menjadi sorotan dosen politik dan pemerintahan tersebut karena persoalan kemanusiaan yang menyertainya. Alfath berpendapat walaupun MBG memiliki cita-cita mulia mengatasi malnutrisi, hanya saja pelaksanaannya terkesan disorientasi.

Alfath mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) BGN memanfaatkan kantin sekolah dan BGN melakukan supervisi kebersihannya, serta evaluasi struktur agar dikelola oleh pihak yang kompeten dan profesional.

"Sikap saya jelas, tidak ingin MBG menjadi bahan bancakan sekaligus memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda prioritas lainnya. Saya juga tidak ingin anak-anak menjadi tumbal proyek yang disebabkan mereka keracunan," ujarnya

Alfath menambahkan, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas utama, restrukturisasi pimpinan BGN, dan komitmen presiden untuk tidak sekadar delivery program MBG tetapi memastikan program berkualitas.

Alfath memberikan masukan pada pemerintah agar ke depan kabinet Prabowo-Gibran bisa meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaannya. Sebab mengelola negara besar ini sama halnya merawat perbedaan dan membangun titik temu dari keberagaman.

"Mata publik kini selalu terfokus pada pemerintah," tutup Alfath.