Sengatan SBY beberkan data kemiskinan bikin Istana geram
Merdeka.com - Setiap kali menghadapi Pemilihan Presiden, berbagai isu lama kembali diembuskan oleh para politisi. Isu-isu seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan sudah menjadi langganan untuk menyerang capres petahana.
Hal ini juga yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyinggung angka kemiskinan yang terus meningkat pada pemerintahan Jokowi-JK. Tak pelak, pernyataan SBY tersebut membuat geram pihak Istana. Berikut ulasannya:
SBY sebut 100 juta warga Indonesia miskin
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sebagai capres 2019. SBY berpesan orientasi pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.
Sebab, menurutnya saat ini kemiskinan mencapai sekitar 100 juta orang. Angka tersebut sangat tinggi dan harus segela diselesaikan. Selain itu, Presiden RI ke 6 itu juga mengaku sering mendengar keluhan rakyat di daerah. Menurut SBY, rakyat mengalami kesulitan mendapat pekerjaan, pendapatannya pas-pasan, daya beli rendah karena harga-harga barang naik.
"Kepemimpinan yang akan datang mestinya pemimpin yang mampu dan mau mengatasi masalah rakyat itu," katanya di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7).
SBY diminta tak berasumsi soal data angka kemiskinan
Mensesneg Pratikno merespons terkait pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta kepada SBY agar tidak berasumsi terkait angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi. Lihat aja data statistik," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).
JK minta SBY lihat data BPS
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal 100 juta orang miskin di Indonesia. JK meminta SBY melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah teruji keabsahannya.
"Itu datanya BPS tentu valid," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).
Dia menjelaskan, data tersebut sudah diakui secara internasional. Namun, JK menjelaskan, data bisa saja berubah jika alat ukur apa yang digunakan dalam mencari angka kemiskinan berbeda.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaPendengar kesenian ini konon bisa hilang kesadaran dan ikut menari.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya