Selain Fitnah Jokowi PKI, La Nyalla Juga Ngaku Sebar Obor Rakyat di Jatim
Merdeka.com - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui dosanya pernah memfitnah Joko Widodo ketika Pilpres 2014 lalu. Kini, La Nyalla berbalik arah mendukung Paslon 01.
"Saya datang ke beliau (Jokowi), saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi China. Saya yang sebarkan obor (Obor Rakyat) di Jawa Timur, Madura. Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, mau minta maaf tiga kali. Alhamdulillah dimaafkan, ya sudah," katanya, Selasa (11/12).
Karena itu, isu bahwa Jokowi anti-Islam dianggapnya tidak benar. Jokowi dilihatnya sebagai sosok yang taat beribadah.
"Sebelum saya mencari Pak Jokowi, saya datang ke tempatnya di Boyolali, saya datang ke Rawa Pening. Di situ banyak orang yang mengatakan, Pak Jokowi itu sejak muda sudah sering tirakat," imbuh La Nyalla.
Sebelum menyatakan dukungannya, ia meminta maaf terlebih dahulu atas ulahnya menyebar isu itu. La Nyalla menjelaskan sikapnya saat menjadi oposan sekaligus meminta maaf karena telah terlibat dalam menyebarkan opini negatif.
Setelah mendengar klarifikasi dan permintaan maafnya, kata La Nyalla, Jokowi mengaku sudah tidak menanggapi fitnah-fitnah seperti itu. "Sudahlah Bang Nyalla, saya sudah tidak menanggapi lagi fitnah-fitnah seperti itu, kata La Nyalla menirukan Jokowi.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMuhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya