Sebut Airlangga Bawa Banyak Perubahan, Golkar Raja Ampat Dukung Jadi Ketum Lagi

Merdeka.com - Musyawarah nasional Partai Golkar memang baru akan digelar Desember 2019. Namun gairah DPD di berbagai daerah saat ini sudah bisa dirasakan. Dukungan-dukungan bagi Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar periode 2019-2024 terus bermunculan.
Dari Papua Barat, khususnya DPD II Kabupaten Raja Ampat menyatakan tetap konsisten mendukung Ketua Umum Golkar ini untuk kembali memimpin partai beringin.
"Dari Kabupaten Raja Ampat, khususnya DPD II Raja Ampat dari awal sudah berada di belakang Airlangga Hartarto. Kemungkinan besar juga beberapa teman di Provinsi Papua Barat juga ke Pak Airlangga. Saya pikir Ketua DPD I Papua Barat juga masih solid di beliau," ucap Selvi Wanma Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Raja Ampat, Sabtu (21/9).
Namun Selvi mengakui jika ada satu DPD dari 13 DPD II di Papua Barat yang berada di kubu Bambang Soesatyo, adalah hal yang wajar. "Mungkin yang berada di Bamsoet hanya ada beberapa saja. Tapi kalau dari DPD I kami masih tetap solid dukung Airlangga Hartarto," ungkap Selvi.
Salah satu alasan yang membuat Selvi dan pimpinan DPD II di Papua Barat kompak dan solid mendukung Airlangga karena kepemimpinan Menteri Perindustrian itu di Golkar. "Bagi kami di daerah, terutama di Papua Barat, kami menganggap Partai Golkar di pusat sudah ada banyak perubahan," ucap Selvi.
Mereka mengakui tak pernah lagi mengalami tekanan dari pusat untuk kader-kader di daerah. "Golkar sekarang sangat disiplin. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang "cabut kuku" (memaksakan kehendak dengan ancaman) atau apa pun di Golkar yang sekarang ini. Semua berjalan smooth," kata Selvi.
Apalagi menghadapi Pilkada 2020, Selvi merasakan tidak ada lagi titipan pusat. Ia pun berharap ke depan tradisi yang ditanamkan oleh Airlangga tersebut mudah-mudahan bisa terus dilakukan.
Selvi juga maklum jika di Golkar, menjelang Munas, ada sedikit riak-riak dalam organisasi. "Golkar adalah partai besar, kalau melihat apa yang terjadi atau perkembangan yang ada di tubuh partai sendiri saya kita itu biasa. Itu hanyalah dinamika Golkar jelang munas saja," kata Selvi.
Ia berharap agar elite partai di pusat dan para kader senior memberikan keteduhan jelang Munas. "Boleh ada perbedaan tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Itu sangat berpengaruh ke DPD II, kalau misalnya ada dua kubu yang berseteru di pusat," ungkapnya.
"Buat saya kalau pun ada perbedaan tetap harus bisa diselesaikan. Boleh satu kopi, satunya teh, tetapi harus tetap satu meja," kata Selvi memberi perumpamaan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah
Tak hanya mengancam kesehatan, berenang di lautan sampah bahkan bisa merenggut nyawa anak-anak.
Baca Selengkapnya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Belanja 12 Mobil Listrik Omoda E5 Made in Bekasi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memesan 12 unit Omoda E5, yang sudah dirakit di pabrik Pondok Ungu, Bekasi.
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya