SBY diminta pertimbangkan dekrit soal RUU Pilkada

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan oleh DPR bisa saja dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun SBY harus mau mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membatalkan RUU tersebut.

"Demi kepentingan masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, maka presiden bisa saja menggunakan wewenangnya untuk menyelamatkan demokrasi ini," kata Ketua Koordinator Bidang Politik Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH), Toto Suryawan Sukarno Putra di Jakarta, Minggu (28/9).

Toto menjelaskan, RUU Pilkada yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu sangat berpengaruh dengan kehidupan berdemokrasi di Negara Republik Indonesia. Apalagi sebagian warga Indonesia tidak setuju dengan Pilkada lewat DPRD.

"Presiden harus menyelamatkan kekacauan demokrasi saat ini dan ke depan nanti, karena sudah tercium adanya sandiwara politik yang dilakukan oleh segelintir orang untuk kepentingan kelompok maupun organisasi," ujarnya.

Menurutnya, rakyat saat ini tidak bisa dibohongi dan rakyat sudah pasti tau siapa biang keladi di balik keinginan Pilkada dilakukan dan dilaksanakan secara tidak langsung.

Selain itu, kata Toto, dalam hal ini RKIH bersama-sama bersama rakyat tetap akan memperjuangkan demokrasi ini dan akan melakukan gugatan ke pihak Mahkamah Konstitusi (MK) apabila nanti RUU yang disahkan oleh DPR itu diundangkan.

"Kami akan melakukan Judicial Review (hak uji materiil) terkait RUU Pemilukada yang disahkan itu dan kami akan terus berjuang demi menghidupkan demokrasi dan kepentingan umum dalam hal ini masyarakat Indonesia," kata dia.

Ia juga mengatakan saat ini Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi dengan disahkannya RUU dan itu berarti negara ini kembali ke partitokrasi di mana hak suara diambil alih oleh partai melalui DPRD.