Desas-desus hubungan tidak sedap semakin meruncing setelah Gibran maju jadi Cawapres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) blak-blakan mengungkapkan hubungan rahasianya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Desas-desus hubungan tidak sedap keduanya semakin meruncing setelah Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilpres 2024, mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, perjalanan karir politik Jokowi tidak lepas dari PDIP. Sejak dia jadi Wali Kota Solo, kemudian berlanjut Gubernur DKI Jakarta hingga dua kali terpilih sebagai presiden.
Adian menegaskan, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).
Adian menegaskan, penolakan atas permintaan tiga periode Jokowi itu karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. "Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka," tegasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Bukan cuman Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Nama-nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Termasuk idenya sendiri, Pak Luhut, idenya sendiri Pak Airlangga, idenya sendiri Pak Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget," ungkap Djarot di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (30/10).
Saat itu, PDIP mengendus ada upaya terorganisir untuk mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Djarot menyinggung anggota DPR pun pastinya mau bila masa jabatannya diperpanjang dua tahun.
"Coba tanya anggota DPR, mau enggak diperpanjang dua tahun? Ya seneng lah. Ya maulah, iya gak? Ya wajar dong. Gak usah kampanye-kampanye lagi kan diperpanjang dua tahun. Tapikan itu enggak bisa," kata Djarot.
"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih itu enggak tapi statement-statement itu, itu juga kita cermati dan kami jaga. Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada Pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," jelasnya.
Maka itu juga, PDIP akhirnya menghentikan wacana amandemen terbatas konstitusi. untuk memasukan Pokok Pokok Haluan Negara. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan kadernya menghentikan wacana amandemen karena berbahaya.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat merasa prihatin karena keputusan Gibran maju sebagai Cawapres dinilai menunjukkan hanya mengejar kekuasaan.
"Saya merasa aduh, rasanya itu, gimana ya, tertusuk duri ya. Prihatin. Ternyata semua nilai yang kita tanamkan di Sekolah Partai, ya mau siapa yang seperti itu hanya demi kekuasaan semata," kata Djarot.
Djarot menyebut Gibran membangkang. Bahkan Djarot merasa gagal dan bertanggung jawab atas membelotnya Gibran.
"Saya gagal. Di beberapa hal saya gagal. Termasuk misalnya pembangkangan Mas Gibran, misalnya. Itu saya yang harus pencetus. Tidak ada Loyalitas, tidak ada disiplin, tidak ada ikhlas, tidak ada semua," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Djarot juga menyebut bahwa Jokowi yang mendorong Gibran menjadi wali kota Solo. Begitu juga dengan menantunya, Bobby Nasution yang maju menjadi wali kota Medan. Keduanya Jokowi yang meminta PDIP usung. Kendati tetap melalui proses pengkaderan di internal.
"Saya buka saja di sini, itu Mas Gibran menjadi wali kota karena memang Pak Jokowi kader partai, ketika menginginkan anaknya untuk maju, 'izin maju' ya tentu dibantu. Bukan hanya anaknya, menantunya juga," kata Djarot.
Djarot lantas membandingkan Jokowi dengan Megawati, termasuk dengan karir politik keluarga mereka.
"Ini kalau masalah dinasti dari sisi keturunan. Ya keturunan, tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang 'ini Pak Jokowi bangun dinasti'. Ya ketika dia berkuasa lho ya, ketika dia berkuasa. Betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, boleh semuanya. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," beber Djarot.
Politikus PDIP Aria Bima menyinggung soal adanya toxic relationship, di kabinet pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dia menyebut, adanya hubungan tersebut membuat persepsi publik buruk terhadap Jokowi.
"Toxic relationship, keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecendrungan toxic relationship ini juga mulai masuk orang orde baru misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakilnya," kata Aria Bima, saat ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (30/10).
Terlebih, kata Aria Bima, proses Gibran menjadi cawapres Prabowo dipersepsikan publik memanfaatkan instrumen negara. Yang mana, putusan MK soal batas usia minimal capres-cawapres dinilai menabrak konstitusi.
"Saya sampai enggak sampai hati ya sebagai teman baik itu keluarga Ibu Iriana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekadar menggolkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang cawapres dengan otak-atik mengintervensi dalam tanda petik kewenangan-kewenangan di MK yang kebetulan adalah om nya Mas Gibran," jelas dia.
Padahal, menurut Aria Bima, sosok Jokowi merupakan pemimpin yang baik. Namun, persepsi publik memburuk lantaran ada sosok capres yang memaksakan untuk berdampingan dengan Gibran di pilpres 2024.
"Saya melihat Pak Jokowi bukan tipe seperti itu, mungkin karena keterpengaruhan orang di sekitarnya atau pengaruh di lingkarannya ini yang saya sebut Pak Jokowi kena pengaruh toxic relationship," ujar dia.
Jokowi akhirnya buka suara, mengungkap hubungannya dengan Ketum PDIP Megawati. Dia menegaskan hubungannya baik-baik saja.
"Baik-baik saja," ucap Jokowi singkat di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10).
Di sisi lain, Jokowi mempersilakan masyarakat menilai apakah dirinya dan keluarga melakukan dinasti politik dengan menjadikan Gibran menjadi bacawapres Prabowo. Jokowi menegaskan, saat ini kepala daerah dan presiden hingga kini masih dipilih oleh masyarakat.
"Ya itukan masyarakat yang menilai dan apa, dalam pemilihan vote baik itu di pilkada di pemilihan wali kota pemilihan bupati pemilihan gubernur dan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat," jelas Jokowi.
Desas-desus hubungan tidak sedap semakin meruncing setelah Gibran maju jadi Cawapres
Basarah menegaskan Ketu Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak merasa memiliki persoalan dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
PDIP sedih dan kecewa dengan pencopotan bendera PDIP dan baliho Ganjar Prabowo-Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Gianyar
Baca Selengkapnya
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto bicara bagaimana perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dan PDIP.
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, dia juga menyoroti pernyataan Jokowi terhadap putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang melaju di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Prabowo dinilai tidak cukup percaya diri maju di Pilpres 2024 tanpa dukungan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ganjar menegaskan masih menghormati Jokowi dan Gibran meski berbeda pilihan.
Baca Selengkapnya
Pangi menyebut Presiden Jokowi bisa saja nantinya meminta Gibran agar tak menerima pinangan menjadi cawapres.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Relawan Projo Ganjar, Haposan Situmorang menegaskan, arah dukungan dari kelompok pendukung Jokowi adalah Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi