Sarat politis, PKB minta revisi UU Pilpres dihentikan di Baleg

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain meminta agar pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) segera dihentikan. Alasannya, pembahasan ini justru akan membuat KPU bingung, aturan mana yang harus digunakan. Sementara, penyelenggaraan pemilu semakin dekat.

"PKB sejak dulu meminta agar pembahasan Revisi UU Pilpres dihentikan. Sejak awal rapat belum pernah terdapat kesepakatan antar fraksi poin apa saja yang ingin direvisi," kata Malik di Gedung DPR, Kamis, (26/9).

Menurut dia, PKB semakin konsisten menolak pembahasan UU Pilpres untuk direvisi di Baleg. Tujuannya, agar KPU bisa segera memutuskan untuk tetap memakai UU Pilpres sebagai aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Malik menjelaskan, KPU membutuhkan pijakan aturan jelas dalam mempersiapkan tahapan pemilu. Karena itu, ia mendesak agar Baleg segera mengambil sikap tegas menyikapi pro kontra pembahasan revisi UU Pilpres ini.

"Makanya Baleg harus segera mengambil sikap dengan menghentikan pembahasan RUU Pilpres, selain itu juga memberikan keputusan yang jelas agar KPU tetap menggunakan UU Pilpres sekarang," ujarnya.

Selain itu, Wasekjen PKB ini menilai, alasan fraksi-fraksi untuk melakukan revisi cenderung politis. Mereka ingin menghilangkan Presidential Threshold agar dapat mengusung capres sendiri tanpa perlu koalisi.

"Jika sikap Baleg masih ragu-ragu, tidak segera menghentikan pembahasan, maka KPU bisa terganggu kinerjanya. PKB tetap ingin RUU ini dicabut dari Prolegnas, diharapkan paripurna mencabut RUU ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, Revisi UU Pilpres belum menemui titik temu. Fraksi mayoritas seperti, Demokrat, PDIP, Golkar, PAN, PKB tegas menolak melakukan revisi. Sementara, PPP, Hanura, Gerindra dan PKS merasa perlu untuk merevisi UU Pilpres.