Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuding terjadi tsunami politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah dan keamanan dalam Pemilu 2019. Terutama terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dari berbagai penjuru tanah air terutama di Jateng dan Jatim masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Di Jateng an Jatim, suara Prabowo-Sandi kalah telak dari Jokowi-Ma'ruf. Prabowo-Sandi tertinggal sekitar 19 juta suara.

Sandiaga mengklaim dapat laporan bahwa kepala desa dan kepala pemerintahan dipaksa memenangkan pasangan calon presiden tertentu. Ancamannya, kata dia, tindakan hukum.

"Di sana sini kami mendengar laporan bagaimana kepala desa kepala pemerintahan dipaksa menggerakan pemerintah untuk memilih paslon tertentu, dengan ancaman tindakan hukum," jelasnya.

Kendati demikian, Sandiaga mengakui tidak memiliki bukti yang konkret karena sulit mencarinya.

"Kami harus akui mencari bukti praktik politik uang ini bukanlah hal yang mudah. Tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik-praktik kotor ini memang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Sandiaga bercerita kerap dipersulit saat melaporkan kejanggalan dan ketidakadilan kepada penyelenggara Pemilu. Seperti penolakan terhadap penggunaan bahan kotak suara, masalah DPT.

Saat kampanye, Sandiaga mengaku dipersulit masalah izin. Pemerintah daerah juga memberikan tempat kampanye yang sulit dijangkau.

"Tentu saja semua berlangsung dalam lingkungan pengelolaan yang cenderung berat sebelah. Membiarkan pelanggaran terjadi di mana mana," kata dia.