Saking geramnya, politikus PDIP ini minta Jokowi mundur
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah diuji. Pasalnya, kondisi ekonomi saat ini mengalami perlambatan dan nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar (USD).
Di tengah persoalan itu, Presiden Jokowi juga menghapus syarat tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia. Hal ini sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan.
Menariknya, Effendi Simbolon yang notabene kader PDIP, partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK, justru melancarkan kritik keras kepada Jokowi. Tak tanggung-tanggung, anggota Komisi I DPR itu bahkan meminta Jokowi mundur dari jabatan Presiden karena tak bisa mengatasi masalah ekonomi dan menghapuskan syarat bisa bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.
"Lebih baik Jokowi turun takhta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya bukan menterinya," kata Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8) kemarin.
Dia menegaskan, penghapusan syarat bisa bahasa Indonesia itu akan membuat tenaga kerja asing, salah satunya dari China, akan membanjiri tanah air. Hal itu justru akan merugikan warga Indonesia.
"Adanya pekerja China di Indonesia justru menghina para pekerja tanah air. Apa yang mau diselesaikan yang ada hanya bikin amburadul," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca Selengkapnya"Apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" kata Saldi.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaLangkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnya