Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Saat uji kelayakan, capim KPK ini kritik MKD tangani kasus Setnov

Saat uji kelayakan, capim KPK ini kritik MKD tangani kasus Setnov Sujanarko. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Sujanarko, mengusulkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membentuk panel untuk memutuskan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Sujanarko menilai bahwa Novanto melakukan pelanggaran berat.

Hal tersebut dia utarakan dalam proses fit and proper test dengan Komisi III DPR.

"Kalau itu hanya ditangani anggota DPR saya khawatir apapun putusannya walaupun excellent, penerimaan publik tidak akan solid," kata Sujanarko di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).

Lantas pernyataan Sujanarko tersebut langsung disambar ketua rapat yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan.

"Sudah cukup jangan teruskan. Karena ini bukan MKD. Nanti jelasnya ketika anda dipanggil yang mulia Sudding dan yang lain saja di MKD," tuturnya.

Namun setelah berakhirnya uji kelayakan, Sujanarko kembali menguatkan usulannya tersebut kepada awak media. Dia mendorong agar segera dibentuk panel dalam MKD.

"Usulan saya kalau mau serius bentuk panel, terdiri dari 4 orang dari luar dan dalam," ujarnya.

Sebab menurut Sujanarko sudah bisa diputuskan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto. Menurutnya ada pelanggaran berat.

"Di KPK itu banyak sekali pejabat korupsi karena tidak menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Itu tanda-tanda tak berintegritas. Sebagai pejabat negara harusnya mengurusi lingkup kerjanya saja. Tapi hasil kajian KPK, kalau ada pejabat tidak melaksanakan tupoksinya akan beresiko melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berintegritas," ungkapnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR

Kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.

Baca Selengkapnya
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya