Bey Machmudin Batalkan Acara Anies, Ini Reaksi Cak Imin Ditanya Dugaan Campur Tangan Istana

Cak Imin mengatakan di era demokrasi seharusnya tidak ada keberpihakan kepada kelompok tertentu.

Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menyinggung keberpihakan menyikapi pembatalan agenda Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jawa Barat, pada Minggu (8/10). 

Buntut pembatalan acara itu Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dilaporkan ke Ombudsman.

Ketua umum PKB ini mengatakan di era demokrasi seharusnya tidak ada keberpihakan kepada kelompok tertentu. Menurut dia, demokrasi seharusnya berjalan secara adil.

"Ya, ya tentu di era demokrasi ini tidak perlu memilah-milah memilih-milih, semua fair saja," 

katanya di RS Fatmawati, Jakarta, Jumat (13/10).

merdeka.com

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, justru pemerintah yang akan dirugikan. Cak Imin mengatakan pelarangan agenda calon presiden itu kontra produktif bagi pemerintah.

"Jadi nanti kalau pelarangan ini itu malah kontraproduktif buat pemerintah," ujarnya.

Sementara, Bey Machmudin saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Cak Imin enggan menduga-duga ada campur tangan Istana terhadap pembatalan acara Anies.

"Nah saya enggak tahu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons langkah aktivis 98 yang tergabung dalam Change Indonesia yang melaporkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin ke Ombudsman RI.

Bey diduga melakukan tindakan malaadministrasi saat membatalkan acara Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) pada Minggu (8/10).

“Orang namanya dilaporkan ya mestinya ada argumennya, nantikan di kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu,” 

kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Jawa Barat, Jumat (13/10).

merdeka.com

Jokowi meyakini, keputusan Bey membatalkan acara Anies di GIM ada alasannya. Sebagai informasi, selain Pj Gubernur Jawa Barat, Bey kini menjabat Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

"Pasti ada alasannya. Pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada. Saya yakin,” kata Jokowi.