Wagub NTB Dorong Kepala Daerah Sampaikan Persoalan Riil Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri baru-baru ini meminta seluruh kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya untuk menyampaikan persoalan riil yang terjadi di lapangan. Permintaan ini disampaikan dalam kegiatan Pra-Musrenbang di Mataram, sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi pembangunan.

Indah menegaskan bahwa laporan normatif yang hanya bagus di atas kertas tidak lagi dibutuhkan. Ia ingin mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi di tingkat desa maupun kabupaten. Hal ini bertujuan agar solusi yang dicarikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Wagub NTB menyoroti bahwa tantangan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial atau kompetisi antar wilayah. Diperlukan perubahan cara pandang menuju kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pentingnya Kolaborasi dan Laporan Riil di Lapangan

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri secara tegas menyatakan ketidakbutuhannya akan laporan yang hanya terlihat baik secara administratif. Ia menghendaki informasi yang jujur mengenai kendala pembangunan di berbagai tingkatan. Ini termasuk masalah yang muncul di desa-desa hingga di tingkat kabupaten agar dapat diatasi bersama.

Indah juga menyoroti bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks tidak bisa diatasi dengan cara-cara lama. Kolaborasi menjadi esensial untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif. Provinsi dan kabupaten/kota harus berfungsi sebagai satu kesatuan sistem yang harmonis.

Apabila tidak ada sinkronisasi yang baik, program pembangunan sebesar apa pun tidak akan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi kondisi riil menjadi sangat penting.

Selain itu, Wagub Indah mengkritisi masih adanya ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan. Ego sektoral ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran daerah. Rencana pembangunan jangka panjang harus menjadi pedoman yang selaras dengan kondisi aktual di lapangan.

Agenda Prioritas dan Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Target ini akan dicapai melalui berbagai program terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan program desa berdaya menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini.

Sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk tahun 2027 juga telah ditetapkan oleh Pemprov NTB. Agenda tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan yang berbasis pada perlindungan lahan pertanian. Selain itu, akselerasi ekonomi digital dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus penting.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas, dengan intervensi yang lebih tepat sasaran. Upaya ini dilakukan melalui penanganan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan pengangguran yang berbasis data akurat. Data yang valid akan memastikan program mencapai kelompok yang membutuhkan.

Kegiatan Pra-Musrenbang ditekankan harus menjadi forum dialog terbuka bagi semua pihak terkait. Ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat NTB. Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata di seluruh wilayah melalui perencanaan yang presisi, dukungan data, dan kolaborasi lintas sektor. Perencanaan tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Sumber: AntaraNews