Wali Kota Yogyakarta Tunggu Kabar Pramono Anung soal Instruksi Megawati Tunda Keberangkatan Retret Kepala Daerah

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo angkat bicara soal perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang penundaan keberangkatan kepala daerah dari partai berlambang Banteng dalam acara retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Hasto menyebut dirinya masih menunggu kabar dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

"Tadi sudah WA dengan Pak Pram (Pramono Anung) Gubernur DKI. Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu," kata Hasto, Jumat (21/2).

"Nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat. Terus kita klarifikasi surat itu," imbuh Hasto.

Hasto belum memutuskan akan berangkat atau tidak ke retret. Dia masih menunggu hasil pertemuan antara Pramono Anung dan Megawati. 

"Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta. Beliau (Pramono) akan menghadap (Megawati)," urai Hasto.

Terkait persiapan retreat, Hasto menjelaskan bahwa perlengkapan sudah dikirimkan ke Akmil Magelang sejak Kamis (20/2) kemarin.

"Semua sudah taruh koper di sana. Karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis," terang Hasto.

Perintah Keras Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2).

Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati. Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.