Jokowi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Prabowo: Mereka Bekerja untuk Rakyat, Bukan yang Lain

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Menurut Jolowi, kegiatan retret merupakan urusan kepemerintahan.

"Ini kan urusan kepemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir datang," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadi, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (21/2).

Jokowi menegaskan, para kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto Kamis kemarin, dipilih oleh rakyat. Sehingga memiliki kepentingan untuk rakyat.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain," tandasnya.

Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati. Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian bunyi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.