Demokrat Kritik Jokowi Ikut Ramaikan Bursa Pencapresan, PPP: Enggak Usah Baper

Partai Demokrat mengkritik sikap Presiden Jokowi yang terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan. Diketahui, Jokowi belakangan terlihat memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, sikap Jokowi tersebut tidak perlu dianggap serius. Sebab hingga saat ini belum ada capres yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sekarang kan belum ada capres baru bakal capres, artinya Pak Jokowi sedang tidak memihak capres ataupun bakal capres ya, kalau soal Pak Jokowi ngomong saya setelah ini si A setelah ini si B itu kan biasa saja kecuali nanti setelah terdaftar di KPU, setelah resmi menjadi capres itu baru gak boleh," kata Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Rabu (9/11).

Menurutnya, jika saat ini Presiden Jokowi terlihat memberikan sinyal dukungan kepada capres tertentu, baru sebatas wacana. Lagi pula, kata Awiek, Partai Demokrat juga belum menentukan capresnya.

"Kalau kemudian menyebut si A si B dalam posisi hari ini yaitu masih wacana, memang sudah ada yang jadi capres? wong Demokrat aja belum ada, kalau capresnya sudah ada itu sudah terdaftar ke KPU,”ujarnya.

"Jadi enggak usah baper santai aja," jelas anggota DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bisa menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi kepada Prabowo saat perayaan HUT Perindo, Senin (7/11).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengaku, baru kali ini dirinya merasakan seorang presiden aktif dalam menggagas untuk persiapan diri menuju 2024 mendatang.

Kendati demikian, ia pun menyebut, jika seorang menteri akan maju pada Pilpres 2024 akan menimbulkan suatu dampak. Terutama akan berdampak pada kinerja di dalam kementerian yang dipimpinnya.

"Tapi yang menjadi juga berkaitan juga dengan itu berkaitan dengan putusan MK yang menteri kalau nyapres enggak mesti berhenti atau mengundurkan diri, sehingga berdampak. Nah, saya konsennya begini, para menteri-menteri kita itu ini adalah pembantu presiden, nah dulu di awal presiden itu mengumumkan kalau mau jadi menteri aku berhenti dari Ketum Parpol, nah belakangan itu dianulirnya, boleh gitu," sebutnya.

"Bisa berakibat pada kinerjanya yang memimpin kementerian itu pastilah tidak sepenuh hati lagi, minimal di waktu. Yang harusnya 7 hari seminggu, mungkin dia tidak sepenuh itu lagi," sambungny

Hinca pun ingin agar seorang presiden tidak mesti terlalu jauh ikut dalam meramaikan bursa pencapresan. Justru, seorang pemimpin harus mengajak anggotanya untuk bekerja secara serius.

"Karena itu, saya kira presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan, justru sebaliknya mengajak para menteri-menteri bekerja serius mengurus pemerintahan dan negara ini. Terutama perekonomian kita yang belum baik-baik saja, belum juga tuntas misalnya tentang kesehatan," ujarnya.

"Mengurus pemerintahan dan negara ini terutama perekonomian kita yg belum baik baik saja, belum tuntas tentang kesehatan, covid juga belum tuntas, dan lain-lain. Belum lagi yang disebutkan ekonomi kita ke depan gelap," sambungnya.

Selain itu, untuk sikap Jokowi mendukung Prabowo disebutnya menjadi satu sisi yang baik. Hal ini karena telah mengajak semua orang untuk bersiap-siap untuk berdemokrasi.

"Di sisi lain, saya kira pemerintahan ini harus diurus secara serius oleh menteri-menterinya. Dan karena itu serius juga lah mengurus rakyat ini. Bukan semata-mata mau Pilpres," ucapnya.

"Masih lama juga pendaftaran juga blm dibuka, tanggal juga masih jauh. Ini kalau misalnya liga Eropa, liga Champion, entah bulan berapa acaranya dari sekarang sudah sedemikian ributnya, hingar bingarnya, seolah-olah besok pagi Pilpres itu. Sementara di satu sisi kita ingin konsentrasi penuh mengatasi ekonomi kita," tutupnya.