Sekjen PDIP Minta Klaim AHY soal SBY Dijawab Ketua DPC

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan menjawab klaim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kondisi Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dari Presiden Joko Widodo. Dia menyindir, klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC PDIP saja.

"Klaim AHY biar dijawab oleh ketua DPC kami," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).

Hasto irit bicara ketika ditanya lagi soal klaim capaian kerja SBY yang disampaikan AHY. Dia menyebut, sudah banyak fakta era Jokowi lebih baik dari SBY.

"Itu tegas ya karena faktanya banyak," tegas Hasto.

Sebelumnya, AHY kembali membandingkan kondisi Indonesia di era SBY dan Jokowi. Menurut AHY, Indonesia butuh perubahan dan perbaikan karena hidup rakyat sekarang lebih sulit dari era SBY dulu.

Sentilan itu dilontarkan di depan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/10).

"Banyak yang hidupnya semakin sulit. Betul? (Betul). Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh presiden SBY, ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional," ujarnya.

Ketika SBY menjadi orang nomor satu di Indonesia, masyarakat disebutnya hidup lebih baik dan lebih sejahtera. Bahkan, kemiskinan saat itu pun diklaimnya menjadi menurun.

"Pengangguran menurun ketika itu, sekarang di sana sini masyarakat kita hidupnya sulit, bukan hanya di pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia. Saya berkeliling ke berbagai daerah mencoba berdialog dengan rakyat, dan dapat ditangkap bahwa mereka sangat menginginkan perubahan dan perbaikan. Jadi perbaikan ini bukan keinginan Demokrat semata, tapi keinginan masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, sebagai partai oposisi dirinya ingin agar dapat mengkritisi sejumlah program pemerintah yang memang dinilainya tidak pro dengan rakyat.

"Dan Demokrat sebagai partai oposisi hari ini harus menunjukkan warnanya, warna kita biru. Tapi kita harus menunjukkan bukan hanya berbeda dibandingkan yang lain, tapi karena kita ingin mengkritisi program-program yang tidak pro rakyat. Kita ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat kita bahwa pada akhirnya pembangunan itu untuk rakyat, bukan sebaliknya," tegasnya.

"Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan sampai melupakan pembangunan manusianya. Faktanya, harga bagaimana? Mahal? Bbm gimana? Sembako gimana? Penghadilan gimana? Daya beli gimana?. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita membangun kebersamaan yang merakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan," sambungnya.