Kubu Mardiono Tegaskan PPP Tetap di KIB, Soal Capres Tunggu Petunjuk

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan menegaskan, kisruh internal tak mengubah posisi politik parpolnya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Seperti diketahui, internal PPP tengah berebut kepemimpinan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono.

Usman merupakan kubu Mardiono. Dia menegaskan, Plt Ketum PPP Mardiono adalah penanggungjawab parpol di KIB.

"Sampai hari ini koalisi tetap berjalan karena Pak Mardiono kan yang menjadi penanggung jawab mewakili PPP acara deklarasi KIB, Sekarang kita masih fokus selesaikan masalah internal," ujar Usman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (6/9).

Mengenai calon presiden yang bakal diusung PPP, kata Usman, hal tersebut belum dibahas sampai hari ini. Menurut dia, PPP harus lebih dulu menggelar rapat internal untuk menentukan capres.

Usman mengatakan, fatsun politik PPP harus berdasarkan petunjuk dari pimpinan majelis yang diisi oleh para kiai.

"Nanti akan dirapatin dengan pimpinan majelis karena patsun politik PPP dalam urusan kebangsaan harus mendapatkan petunjuk dari pimpinan majelis setelah mereka melakukan istikharoh dan lain lain, baru kita memutuskan," tegas Usman.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menuturkan, sikap PPP terhadap KIB tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak akan mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum.

"Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian," ujar Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB.

"Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB," kata wakil ketua Baleg DPR RI ini.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut.

"Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP," kata Awiek.

Seperti diketahui, tiga majelis PPP memutuskan mencopot Suharso sebagai ketua umum. Selanjutnya, ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) Mardiono untuk mengisi kekosongan kursi ketum.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan, mengatakan pemberhentian dilakukan setelah para pimpinan tiga majelis DPP menyikapi kegaduhan antara Suharso secara pribadi dan para simpatisan PPP.

"Sehingga pada tangga 30 Agustus 2022, dengan berat hati pimpinan 3 majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Senin (5/9).

Putusan tiga majelis juga dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai. Dalam rapat Mahkamah partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai ketum PPP.

"Dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," jelas dia.

Sementara itu, Muhammad Mardiono mengatakan, ia akan mengisi kekosongan jabatan ketua umum hingga tahun 2025.

"Jadi dalam AD/ART itu kalau ada ketua umum misalnya berhalangan sebaginya maka pengurus harian menunjuk Plt ketua umum kemudian disahkan melalui Mukernas," ujar Mardiono ketika dihubungi merdeka.com, Senin (5/9).

"Iya menjabat sampai 2025," sambungnya.

Sehingga, PPP tidak akan menggelar Muktamar luar biasa untuk menetapkan ketua umum. Keputusan pemberhentian itu telah awalnya dibahas dalam rapat pengurus DPP pada Minggu (4/9) siang di Jakarta. Dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional di Serang, Banten.

"Hasilnya menunjuk saya sebagai plt ketua umum," kata Mardiono.

Meski berstatus sebagai Plt, Mardiono memiliki kewenangan penuh selaku ketua umum. Tidak ada pengurangan jabatan.

"Adapun kewenangan Plt ketua umum sama dengan ketua umum definitif yaitu mengisi lowongan jabatan hingga masa bakti jabatan itu selesai. Tanpa ada pengurangan kewenangan apapun," ujarnya.

Saat ini pengurus PPP tinggal menjalankan proses administrasi untuk mendaftarkan pergantian ketua umum ke Kementerian Hukum dan HAM. PPP tengah melengkapi dokumen dan secepatnya akan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Proses sesuai dengan AD/ART sudah dilakukan ini sedang proses administrasi ya mudah-mudahan ini semua bisa dijalankan," kata Mardiono.

Suharso Melawan

Berkemeja hijau, kedua tangan di kantong celana, Suharso Monoarfa naik ke atas panggung. Dia membawa sejumlah rombongan masuk ke acara workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan.

Diiringi salawat nabi, Suharso menegaskan, sampai saat ini masih menjadi ketua umum PPP. Di atas panggung, Suharso juga meminta agar konflik internal PPP tak membawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," ujar Suharso dikutip dalam sebuah video. Seorang elite PPP membenarkan kehadiran Suharso di tengah workshop.

Suharso mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya. Dia menekankan, pencopotan dirinya melanggar seluruh AD/ART parpol.

"Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," tegasnya.