Moeldoko Isyaratkan Koalisi Jokowi Bisa jadi Plus-plus

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko membuka kemungkinan adanya partai politik baru yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Moeldoko menyatakan meski tanpa penambahan parpol baru, koalisi pemerintah saat ini masih solid.

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel aja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/7).

Dia menyebut peluang terbentuknya koalisi plus-plus sangat terbuka, sebab pada dasarnya politik sangat dinamis. Kendati begitu, dia belum dapat memastikan berapa partai di luar pemerintahan yang akan merapat ke koalisi Jokowi.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya gitu, begitu, bisa saja terjadi. Plusnya berapa, kita lihat saja nanti," ucap dia.

Menurut dia, sejatinya koalisi parpol tidak ada yang permanen. Hal ini, kata Moeldoko, sesuai dengan hasil kajian di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) soal terbentuknya koalisi permanen.

"Ternyata politik ya begitu lah maksudnya tidak ada sesuatu yang permanen, semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," jelas Kepala Staf Kepresidenan itu.

Sebelumnya, sinyal Partai Gerindra merapat ke koalisi Jokowi, usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Rabu 24 Juli 2019. Namun, Megawati mengatakan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi.

Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. "Tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem ketatanegaraan kita," ucap Megawati di Jakarta, Rabu (24/7).

Dia menuturkan, perbedaan dalam sikap politik itu biasa saja. Karenanya, kata dia, diperlukan dialog untuk membahas dan menyatukan perbedaan. Meski begitu, kata Megawati, semua keputusan ada di tangan Presiden terpilih, Jokowi.

"Yang namanya dialog itu diperlukan. Tapi saya bilang bahwa, semuanya adalah keputusan nanti Presiden terpilih. Karena pada beliaulah hak prerogatif itu. Bukan pada saya. Kalau menyampaikan, usul saran, saya bisa sampaikan. Begitu juga dari teman-teman yang lain," pungkasnya.

Reporter: Lizsa Egeham