Jokowi dinilai butuh cawapres dekat dengan Islam tapi non sektarian

Presiden Jokowi menyatakan telah mengantongi nama untuk calon wakil presidennya. Hal ini pun menimbulkan spekulasi terkait nama pendampingnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, sebenarnya dari berbagai nama di survei tidak ada yang menjadi pendongkrak suara Jokowi. Namun lebih kepada sosok yang bisa membantu Jokowi dalam menghadapi berbagai isu, salah satunya SARA.

"Konteksnya, kriteria yang dipilih memiliki kedekatan jaringan dengan politik Islam, yang kedua sosok yang diterima semua kalangan. Jangan memiliki kedekatan jaringan dengan politik Islam, tapi tidak cukup dekat dengan kaum nasionalis atau cenderung pandangan sektarian," kata Yunarto kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (10/7).

Yunarto menambahkan, tokoh tersebut harus memiliki tingkat pengenalan cukup sehingga tidak jadi beban elektoral untuk Jokowi. "Artinya orang sudah lama di dunia politik juga dan mungkin jadi pertimbangan juga orang yang diterima semua parpol pendukung," ujarnya.

Dia menduga, bisa saja orang non parpol dipilih karena tak membebani para partai pendukung. Meskipun demikian Yunarto menyebut, ada beberapa nama calon yang bisa saja dilirik. Seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua KSP Moeldoko, serta dari orang parpol, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Kalau 3 besar kalau dispekulasikan dari non parpol itu ada nama Mahfud MD dan Moeldoko. Sementara untuk parpol bisa saja Airlangga," tukasnya.

Senada, Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menyebut beberapa nama yang sama. Hanya satu yang berbeda ada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Prediksi saya cawapres Jokowi dari unsur non parpol Mahfud MD dan Sri Mulyani, sedangkan dari parpol Airlangga Hartarto," jelas Haris.

Dia menuturkan, alasan memilihnya itu, karena tiga orang tersebut mempunyai kapasitas yang baik.

"Sri Mulyani dan Mahfud adalah tokoh yang kompeten di bidang masing-masing. Airlangga Ketum Parpol terbesar sesudah PDIP," pungkasnya

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com