Keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu masih rendah, baik dari peserta Pemilu maupun pihak penyelenggara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menuturkan pihaknya telah mensosialisasikan, namun tingkat partisipasi perempuan masih rendah.
"Ternyata sosialisasi masif tapi pendaftar sediikit jadi seperti persentase pendaftar provinsi hanya 17 persen dibandingkan laki-laki meski pada akhirnya ada kenaikan. Saya kira harus dorong perempuan dalam partisipasi penyelenggara Pemilu di Bawaslu atau KPU," ujar Abhan dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/6).
Abhan menambahkan pihaknya telah maksimal melakukan jemput bola agar meningkatkan partisipasi. "Kami melakukan penjaringan juga tim seleksi punya otoritas semaksimal mungkin bisa juga ke kampus ke organisasi pemantau Pemilu dan yang komitmen terhadap penyelenggara Pemilu kami berikan keleluasaan itu," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menjelaskan mengapa keterwakilan perempuan dalam politik rendah. Menurutnya, persoalan pertama ada budaya.
"Problem kultural di mana perempuan punya stigma yang kurang positif terhadap politik selain juga persepsi masyarakat kita yang kurang positif dalam beberapa hal melihat keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu," ujarnya.
Permasalahan berikutnya adalah struktural yang dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu memiliki keterbatasan dalam rangka sosialisasi. Serta, dia menambahkan, belum terkonsolidasi antar aktor yang berhubungan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
"Yang jadi tantangan memang kita relatif belum terkonsolidasi untuk melakukan kerja-kerja yang saling terhubung dan saling bisa menguatkan di antara para aktor-aktor yang berhubungan dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu misalnya organisasi perempuan, lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri dan juga aktor6 politik di dalam melakukan kerja-kerja yang lebih optimal untuk mendorong lebih banyak perempuan mau masuk dam hadir dan menjadi penyelenggara Pemilu," tukasnya.