Tak pakai mahar, Demokrat serahkan biaya politik pada calon kepala daerah

Partai Demokrat menyatakan tidak pernah meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya akan menindaklanjuti jika ada oknum di DPP yang meminta mahar politik kepada bakal calon kepala daerah.

"Dan itu tidak ada sama sekali di Fraksi Partai Demokrat ataupun di Partai Demokrat. Dan kalau toh memang itu ada sampai itu pasti kita akan urus," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Demokrat, kata Agus, menyerahkan urusan biaya logistik, kampanye hingga pembiayaan saksi kepada para bakal calon kepala daerah. Agus mengklaim, partainya akan menanyakan kesanggupan calon tersebut sebelum diusung.

"Kalau untuk operasional dia itu kan tergantung daripada dia yang kampanye. Kan dia sehingga kita serahkan sepenuhnya kepada dia," tegasnya.

Tak hanya pembiayaan logistik hingga saksi, Agus mengklaim partainya tidak ikut campur dengan biaya yang dikeluarkan bakal calon kepala daerah saat melakukan survei atau menyewa konsultan politik.

"Tentunya pada saat melakukan survei kan dengan konsultan pastinya dia juga akan mengeluarkan biaya namun itu tidak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat," ujar Agus.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR ini mengakui, biasanya bakal calon kepala daerah yang memiliki kekuatan uang yang besar biasanya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi.

"Nah itu juga akan menggunakan keuangan yang jauh lebih tinggi karena menarik supaya keterpililhan dia betul-betul bisa dipenuhi," tandasnya.