Golkar upayakan musyawarah mufakat tentukan pengganti Setnov

DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno terkait pergantian posisi ketua umumnya Setya Novanto yang terlibat kasus proyek e-KTP. Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali berharap keputusan pergantian ketua umum partainya diputuskan secara musyawarah. "Kita usahakan musyawarah mufakat. Gak ada yang harus voting. Voting sebenarnya bukan budaya kita. Itu penyelesaian terakhir, ketika kita enggak bisa mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat," ujar Zainuddin di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11).Terkait penahanan Setya Novanto, Zainuddin memaparkan, partainya tak khawatir soal penurunan elektabilitas. Sebab, sistem Golkar bekerja secara bersama, bukan terpaku dari satu orang. Dia juga optimis bahwa Pilkada nanti partai Golkar bekerja secara kompak dan tak bergantung pada seseorang. "Sekali lagi saya ingin tegaskan Golkar yang berjalan itu sistem, jadi tidak pernah tergantung terhadap orangnya. Jadi karena sistem pilkada ada timnya maka tim itulah yang akan membahas mengenai persiapan persiapan keikutsertaan Golkar dalam Pilkada. Jadi sepanjang sistem itu berjalan tidak ada yang perlu dikhawatirkan," papar Zainuddin. Lebih lanjut, perubahan struktur ketua umum itu juga tak membuat keputusan Golkar berubah mengusung calon Pilkada 2018 mendatang. "Enggak-engga,kecuali yg belum keluar rekomendasi. Kita acuan acuan bakunya tetap yang kita pakai ya, survei, elektabilitas, komunikasi dengan partai partai kita dukung tapi kalau misalnya koalisinya enggak kuat kan percuma saja," jelasnya.