Konflik PPP & perlawanan Suryadharma Ali dari dalam penjara

Perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti tak ada habisnya. Setelah sempat memadam, api perpecahan kembali membesar setelah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengeluarkan SK perpanjangan hasil Muktamar Bandung.Pasca putusan Menkum HAM tersebut, kepemimpinan PPP kembali kepada Suryadharma Ali yang terpilih menjadi Ketua Umum PPP pada Muktamar Bandung 2011 lalu. Putusan Menkum HAM itu berlaku untuk enam bulan ke depan. PPP harus sudah membuat Muktamar islah antara kedua kubu.Elite PPP yang notabene kubu Romahurmuziy pun langsung tancap gas. Mereka langsung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV yang berada di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/2) hingga Kamis (25/2). Mukernas digelar setelah Waketum PPP Emron Pangkapi dan Ketua PPP Irgan Chairul Mahfiz menemui Suryadharma Ali di tahanan KPK, Kamis (18/2).Saat itu, kedatangan keduanya untuk konsultasi dengan Suryadharma Ali soal kelanjutan islah PPP pasca SK Menkum HAM. Hal inilah yang belakangan dijadikan pegangan PPP kubu Romi menggelar Mukernas dan bantahan bahwa Suryadharma menolak Mukernas diselenggarakan.Mukernas sendiri menghasilkan sejumlah keputusan. Beberapa di antaranya yakni; menyelenggarakan Muktamar paling lambat April 2016 yang bertujuan untuk mengadakan islah terhadap kubu-kubu yang selama ini berkonflik dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi ditunjuk sebagai Plt ketua umum menggantikan Suryadharma Ali yang berhalangan karena terjerat kasus korupsi di KPK.

Suryadharma Ali pun angkat bicara. Meski tengah berada di balik jeruji besi KPK, Suryadharma Ali menyuarakan penolakannya atas Mukernas. Suryadharma Ali meminta agar Mukernas IV PPP tersebut ditunda atau dibatalkan.Pesan ini disampaikannya kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu Indah Suryadharma Ali serta Ibu Fernita ketika silaturahmi di Guntur Senin (21/2). Menurut Arwani, Suryadharma Ali merasa belum pernah diajak bicara terkait rencana pelaksanaan kegiatan Mukernas IV tersebut."Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan" kata Arwani menirukan ucapan Suryadharma Ali, Selasa (23/2)."Mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum SDA justru kontra produktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP. Mereka terlalu terburu-buru. Ada apa ini?" katanya. Menurutnya, kubu Romahurmuziy seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. "Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP Hasil Muktamar Jakarta dan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal Standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ungkapnya.

Tak cuma itu, penolakan Suryadharma Ali atas diselenggarakannya Mukernas juga diutarakannya kepada Politikus PPP Epyardi Asda saat mengunjunginya di rutan KPK, kemarin. Dalam perbincangannya, Suryadharma Ali ingin membuat majelis islah PPP, bukan mukernas apalagi muktamar.Suryadharma Ali juga, menurutnya, berencana mengumpulkan pengurus partai hasil Muktamar Jakarta (Djan Faridz) dan Muktamar Surabaya (Romahurmuziy)."Untuk mencapai islah yang seadil-adilnya, kami akan membentuk Majelis Islah Partai Persatuan Pembangunan," kata Ketua DPP PPP Epyardi Asda yang diutus Suryadharma Ali menyampaikan surat kepada forum Mukernas, kemarin.Epyardi menjelaskan, dalam Majelis Islah PPP, setiap kubu yang berkonflik wajib mengirimkan lima orang perwakilannya. Nantinya, kelima orang tersebut bersama merumuskan langkah konkret mencapai islah."Kami mohon saudara telah mengirim nama-nama personel tersebut kepada kami paling lambat 27 Februari 2016," ujarnya membacakan pesan SDA.