PPP kubu Romi minta kocok ulang pimpinan DPR segera dilakukan

Sekretaris Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Arwani Thomafi menilai sudah sepantasnya DPR melakukan kocok ulang pimpinan DPR maupun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kocok ulang tersebut, kata dia, harus dilakukan tanpa didasari atas pelaporan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang digalang Fraksi PDIP atas kedatangan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang datang ke kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Selain itu, dia menilai kocok ulang tersebut dilakukan tanpa melihat perubahan politik yang diambil oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. "Kalau saya sudah dari dulu pimpinan DPR pimpinan AKD memang seharusnya dikocok ulang karena tidak pas dengan kultur tradisi politik kita. Karena tradisi politik kita di Senayan bukan yang menang-menangan seperti ini, jadi tidak ada model menang-menangan seperti ini," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9). Anggota Komisi II DPR ini mencontohkan saat Orde Baru yang dikuasai oleh Partai Golkar saja membagi jatah kursi pimpinan di Parlemen dengan PDI dan PPP. Sehingga, kata dia, baru periode ini saja, parlemen disapu bersih oleh satu poros yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). "Semenjak Orde Baru yang mayoritas dikuasai oleh Golkar pada waktu itu, PPP dan PDI itu juga dibagi peran, tidak disikat habis oleh Golkar. Kalau sekarang ini yang dipilih yang menang-menangan tidak ada sistem proporsional," ujarnya. Adapun, kata dia, kocok ulang tersebut tidak perlu melakukan revisi Undang-undang MD3. Tetapi, hanya cukup dilakukan secara musyawarah mufakat tiap fraksi yang ada di Parlemen. Namun, apabila sudah tidak ditemukan jalan keluar dari cara musyawarah, dia baru menyarankan barulah revisi dapat dilakukan. "Mestinya dengan kesadaran kita bersama itu bisa. Kalau sifatnya memaksa ya mau tidak mau harus direvisi," tukasnya.