Demokrat bantah deal dengan koalisi Prabowo soal kursi ketua MPR

Partai Demokrat menanggapi beredarnya surat yang diduga berisi bagi-bagi kursi di DPR antar parpol Koalisi Merah Putih. Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan belum tahu terkait surat tersebut."Saya belum tahu. Belum pernah baca itu," kata Syarief yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat menghadiri rapat terbatas dengan Presiden SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/9).Sejauh ini, lanjut Syarief, Demokrat belum ada komunikasi soal kursi ketua MPR dengan Koalisi Merah Putih. Menurutnya, tidak ada janji soal bagi-bagi kursi."Gak ada janji-janji. Gak ada itu," lanjutnya.Dengan mengantongi 61 kursi di DPR, Demokrat yakin tidak akan kesulitan ambil bagian dalam penentuan kursi pimpinan MPR dan DPR."Ya kita kan kursi kita 61, itu kan cukup berarti. Nomor empat kan kita," kata Syarief.

Terkait pengajuan gugatan UU Pilkada ke MK, Demokrat hingga kini masih mempelajari hal-hal terkait. Bagi Syarief, belum waktunya SBY mengeluarkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)."Belum perlu. Ya kan belum urgent. Emang gawat? Belum gawat kan," terangnya.Sebelumnya, fotokopi surat diduga berisi kesepakatan bagi-bagi kursi antar sejumlah partai politik di DPR, beredar luas. Nama-nama parpol yang tertulis adalah Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS dan PPP atau merujuk pada Koalisi Merah Putih.Terdapat enam poin kesepakatan. Di antaranya adalah kesepakatan memberikan dukungan kepada Partai Gerindra untuk menduduki kursi ketua MPR, dan wakil MPR untuk Partai Golkar, PAN, PKS dan PPP. Hal ini tercantum dalam poin ke empat.Pada poin kelima dijelaskan jika pasangan Prabowo-Hatta menang pilpres, maka anggota Koalisi Merah Putih sepakat memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR, dan pimpinan lain ditentukan secara proporsional dengan mengikutsertakan satu pimpinan DPD.