Prabowo pakai kekuatan rakyat untuk kendalikan kepala daerah

Otonomi daerah menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah pusat untuk meneruskan kebijakannya ke daerah tertentu. Alhasil, kebijakan pemerintah hingga program kerja tidak dapat berjalan dengan baik, ditambah sistem yang tumpang tindih. Kepala daerah yang berbeda partai pun bisa menjadi penghambat karena tidak memiliki hubungan dengan presidennya.

Menanggapi hal itu, calon presiden Prabowo Subianto meyakini cara untuk menghadapi masalah tersebut hanya dapat dilakukan jika pemerintah pandai memilah-milah program atau kebijakan yang terkait langsung dengan masyarakat.

"Kita harus pilih beberapa sektor yang menentukan, kita tidak bisa memperbaiki keadaan sekaligus di semua sektor. Kita harus pandai memilih yang merupakan kunci terhadap sektor-sektor lain, dan setelah itu kita tentukan sasaran, obyektif," papar Prabowo dalam debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Salah satu sektor yang menjadi titik perhatiannya adalah pangan, sebab sektor ini dapat mengantisipasi kekurangan di sektor lainnya. "Karena dengan ketahanan pangan, dengan swasembada pangan bisa dapat lain, dapat ketenangan, rasa optimisme rakyat, dengan defisa kita bisa investasi, roda ekonomi jalan. Kami sudah menentukan, pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi adalah masalah pokok yang harus diselesaikan," tegasnya.

Menghadapi bandelnya kepala daerah, Prabowo memandang public opinion dapat mendesak pimpinan di daerah tersebut untuk mengikuti kebijakan pusat. Apalagi, kebijakan tersebut diyakininya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan.

"Saya kira, bisa kita selesaikan dan dengan opini dari rakyat, pada gilirannya para penguasa setempat akan dipaksa oleh rakyatnya," lanjutnya.

"Saya percaya rakyat akan dukung dan pengaruhi para penguasa. Bisa diyakinkan untuk kerja sama karena kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.