Macam-macam tudingan politisi soal naik turun harga elpiji 12 kg

Pemerintah melalui Menteri BUMN akhirnya merevisi kenaikan harga elpiji tabung 12 kg setelah menuai penolakan dan kecaman dari masyarakat. PT Pertamina melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memutuskan kenaikan awal sebesar Rp 3.500 akhirnya dikoreksi menjadi Rp 1.000 per kg.Usai rapat dengan BPK, Dahlan mengakui keputusan itu akan membuat Pertamina merugi dalam bisnis elpiji. Walau demikian, Pertamina masih akan untung dalam bisnis keseluruhan. "Ruginya belum dihitung. Kalau rugi lagi, BPK kan sudah tahu prosesnya. Tahun kemarin ruginya Rp 7,7 T. Naiknya Rp 1.000 dari hitungan kasarnya kerugian masih Rp 6,5 triliun dalam setahun ini," ucap Dahlan di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).Dengan harga yang dikoreksi ini, elpiji 12 kilogram yang awalnya sekitar Rp 70 ribu per tabung naik Rp 12.000 menjadi Rp 82.000 per tabung.Sikap pemerintah yang menaikkan dan menurunkan kembali harga elpiji dan sempat membuat rakyat resah menuai komentar miring dari para politisi. Sebagian besar mengecam kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik itu. Berikut macam-macam tudingan para politisi terkait naik turun harga elpiji 12 kg:

Marzuki Alie: Pertamina sewenang-wenang

Ketua DPR Marzuki Alie mengaku menyayangkan bagaimana pertimbangan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan berkewenangan penuh menaikkan dan menurunkan harga elpiji 12 kg.Wakil ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyayangkan kebijakan Pertamina yang terkesan semena-mena menentukan kenaikan harga gas elpiji. Meski pun Pertamina punya hak monopoli terhadap penyediaan elpiji yang diperuntukkan untuk rakyat."Yang namanya hak monopoli tidak bisa sewenang-wenang untung rugi, hak monopoli ada penugasan. Tidak semena-mena. Harusnya bisa menganulir itu, monopoli ini kan hak, artinya monopoli diberikan hak Pertamina untuk mengatur elpiji kepentingan masyarakat sesuai kemampuan, jadi tidak seenaknya," cetusnya di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).

Sohibul Iman: Motif politik dan naif

Anggota Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menuding ada agenda politik di balik turun naiknya harga elpiji 12 kg. PKS menduga ini cuma strategi menjelang pemilu 2014 yang dilakukan partai penguasa sebagai dalang."Menurut saya karena ini kan menjelang pemilu, tentu motif-motif politik ada. Tapi siapa yang punya motif-motif politik, silakan wartawan yang menilai," ujar Sohibul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).Ketika ditanya apakah motif kenaikan harga gas elpiji dan kemudian diiringi kebijakan penurun harga adalah pencitraan, Sohibul tidak menampiknya. "Ini pencitraan lah. Yang nampak paling jelas motif politik ya elpiji ini," tegas wakil ketua DPR ini.Dia menuding, pencitraan pemerintah SBY itu merupakan taktik untuk meraup simpati rakyat. Sehingga nantinya elektabilitas partai penguasa bisa terdongkrak. "Iya itulah maksudnya, seperti itu," tegasnya.Sohibul menuding pemerintah naif soal ketidaktahuan kenaikan harga elpiji. Menurutnya, pemerintah cuci tangan karena menjelang Pemilu 2014. "Menurut saya itu naif. Naif, naif," tegas Sohibul.

Akbar Tandjung: Jangan-jangan pencitraan

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, menilai tindakan responsif yang dilakukan pemerintah terkait dengan kenaikan harga elpiji 12 kilogram merupakan aksi abu-abu. Akbar menilai masih banyak peristiwa yang perlu disikapi lebih dalam oleh Pemerintah. "Bagus responsif, tapi banyak peristiwa yang harusnya lebih responsif. Jadi ada pertanyaan ada apa? Jangan-jangan ada hubungannya dengan pencitraan," kata Akbar di Jakarta, Senin (6/1).Akbar menilai, apa yang dilakukan pemerintah sah-sah saja, tetapi sekiranya menggunakan cara-cara yang benar. Akbar mengingatkan masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dan kritis sehingga bisa membedakan kerja sungguhan pencitraan."Makin cerdas makin kritis. Pencitraan harus yang sehat, jangan manfaatkan posisi yang dimiliki secara terbuka dan demokratis. Yakinkan masyarakat dengan program, bukan dengan citra," pungkasnya.

Ahok: Pemerintah salah kebijakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak setuju apabila harga elpiji 12 kg dinaikkan. Menurut Ahok, seharusnya Pertamina mencabut subsidi untuk kendaraan pribadi bukan malah memasangkan Radio Frequency Identification (RFID) yang membuat kendaraan pribadi diperbolehkan gunakan BBM subsidi."Enggak setuju. Lifting minyak turun, dolar naik, kalau kita pilih murah, semua kita pilih murah. Tapi kalau gak bisa pilih, APBN kita bahaya, subsidi BBM yang dicabut dari semua mobil pribadi," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (06/01).Ahok menegaskan, pemerintah pusat seharusnya lebih memilih untuk mensubsidi gas ketimbang BBM. Pasalnya, subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran karena selalu dinikmati pengendara pribadi."Saya kira rakyat gak butuh subsidi BBM di kampung-kampung. Rakyat di kampung-kampung sudah biasa beli bensin Rp 15.000 per liter kalau gak ada bensin subsidi. Tapi kalau gas, mau apa? Gak semua kampung punya gas kotoran sapi. Makanya saya bilang, pemerintah salah kebijakan," tegas dia.Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, pemerintah awalnya setengah mati meminta masyarakat untuk pindah dari minyak tanah memakai gas. Tetapi, lanjut Ahok, pemerintah malah memilih untuk memberikan subsidi BBM ke masyarakat ketimbang subsidi gas."Ini mungkin gara2 RFID kan? Ngapain ngabisin uang buat RFID? Kalau Pertamina gak ada duit? Tapi pasang ke semua mobil untuk subsidi. Gak masuk akal menurutku alasannya (Pertamina). Ketika dia rugi, gas yang dikorbanin. Kalau kamu rugi kenapa gak cabut RFID? RFID hanya untuk kendaraan umum? Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM semua. Itu lebih masuk akal," katanya.

Sidarto Danusubroto: Guyonan akhir tahun

Ketua MPR yang juga politikus senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto menilai, keputusan pemerintah menaikkan lalu menurunkan kembali harga gas elpiji adalah sebuah pencitraan. Apalagi ini menjelang Pemilu 2014."Saya menilai ini sebagai kayak guyonan akhir tahun," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1).Seharusnya Pertamina tak perlu menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Karena ada desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas Pertamina menurunkan harga gas elpiji. "Pokoknya kita tolak kenaikan itu (gas elpiji)," tegasnya.

Harry Azhar: Karut marut koordinasi

Partai Golkar menyoroti buruknya koordinasi antar menteri dalam pemerintahan Presiden SBY terkait naik dan turunnya harga gas elpiji 12 kg."Peninjauan kembali atas kenaikan harga elpiji bukti karut marut koordinasi itu. Pengambilan keputusan jalan masing-masing. Hanya memikirkan keuntungan, bukan memikirkan nasib rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis.Menurut Harry, Pertamina sejatinya adalah BUMN 100 persen sahamnya dimiliki negara. Perusahaan pelat merah itu harus ikut memikirkan nasib rakyat dan bukan semata-mata fokus pada pencarian dan hitung-hitungan keuntungan."Pertamina sebagai korporat hanya berpikir fasilitas mewah, untung besar agar gaji untuk direksi miliaran rupiah di saat rakyat miskin makin banyak di Indonesia," ujarnya.