Merdeka > News

Rapat Panja Revisi UU KPK Tertutup, Dua Menteri Tak Hadir

Jumat, 13 September 2019 20:36 Reporter : Yunita Amalia
Rapat Panja Revisi UU KPK Tertutup, Dua Menteri Tak Hadir dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Rapat panitia kerja Badan Legislasi DPR RI tentang revisi undang-undang KPK berlangsung secara tertutup. Pada rapat hari pertama, pemerintah yang hadir diwakili Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan proses rapat Panja revisi undang-undang KPK dilakukan secara tertutup berdasarkan tata tertib DPR.

"Jadi tatib DPR yang namanya Panja tertutup. Itu yang saya bisa sampaikan," katanya di sela-sela rapat, Jumat (13/9).

Dia mengatakan, rapat hari ini tidak memungkinkan menghasilkan keputusan mengingat banyaknya daftar inventarisir masalah (DIM) baik yang diajukan DPR ataupun pemerintah. Dengan jumlah DIM yang banyak, Supratman memastikan pihaknya akan teliti menyikapi setiap poin.

Supratman menambahkan, dalam rapat nanti poin akan dibahas secara berurutan tanpa ada prioritas. Sehingga ia meyakini rapat revisi bisa memakan waktu lebih dari satu hari.

"DIM-nya cukup banyak, oleh karena itu kita bahas satu-satu. Jadi jangan dianggap ini sesuatu yang main-main ya, dan saya pastikan tidak akan mungkin bisa selesai malam ini," tukasnya.

Sedikitnya ada sekitar 300 DIM yang akan dipreteli dalam rapat panja revisi undang-undang KPK. Namun pada rapat kali ini Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB tidak hadir. Keduanya hanya mengutus pejabat Dirjen.

"Yang hadir hari ini Kemenkumham diwakili Dirjen Perundang-undangan, kepala BPHN, KemenPAN ada," tutup Supratman.

Baca juga:
Kisruh Revisi UU KPK, Johan Budi & Teten Masduki jadi 'DPO' Pegiat Antikorupsi
KPK: Kita Menunggu Tindakan Presiden untuk Menyelamatkan Pemberantasan Korupsi
Agus Rahardjo Dengar Rumor RUU KPK akan Segera Disahkan
Laode Berharap Jokowi Dengar Pendapat Pimpinan Bahas Nasib KPK
Sampai Hari Ini, Pimpinan KPK Mengaku Belum Terima Draft Revisi UU KPK
Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab Pemberantasan Korupsi ke Jokowi
Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo

Sampai Hari Ini, Pimpinan KPK Mengaku Belum Terima Draft Revisi UU KPK
Sampai Hari Ini, Pimpinan KPK Mengaku Belum Terima Draft Revisi UU KPK
Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab Pemberantasan Korupsi ke Jokowi
Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab Pemberantasan Korupsi ke Jokowi
Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo
Demo Ricuh di KPK, Ini Klarifikasi Aktivis yang Turunkan Kain Hitam Penutup Logo
Tolak Revisi UU KPK, Guru Besar se-Indonesia Sebut Tak Rela Negara Terpuruk
Tolak Revisi UU KPK, Guru Besar se-Indonesia Sebut Tak Rela Negara Terpuruk
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU KPK
  3. KPK
  4. DPR
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Mengulik Penyebab Kecelakaan Kereta Api Terparah di India, Tewaskan 233 Orang
image

Mengenang Bob Sadino, Pengusaha Kaya yang Pernah Dilarang Masuk Istana Presiden
image

Dicap Angker Hingga Miring, Berapa Biaya Pembangunan Menara Saidah?
image

Kecelakaan Kereta Api di India, 233 Orang Tewas & Rintihan Minta Tolong Bersautan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi