Rapat Gabungan, DPR Ngotot Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selasa, 18 Februari 2020 16:05 Reporter : Ahda Bayhaqi
Rapat Gabungan, DPR Ngotot Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sri Mulyani dan Puan Maharani Rapat Konsultasi di Pansus B. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunjukkan sikap menolak kenaikan iuran BPJS yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Ketua DPR Puan Maharani tetap berkukuh iuran BPJS tidak perlu dinaikan.

Hal itu disampaikan usai rapat gabungan DPR dengan pemerintah membahas kenaikan iuran BPJS.

"Yang dibicarakan tadi terkait dengan kenaikan iuran BPJS yang telah berlaku sejak 1 januari 2020. Ada keinginan dari DPR bahwa untuk PBPU-BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja) itu tidak dinaikan iurannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Puan meminta argumentasi pemerintah menaikan iuran BPJS. Dia menuturkan, DPR dan pemerintah pada 2 September 2019, sudah sepakat tidak menaikan iuran karena belum dilakukan pembersihan data.

Pada pertemuan ini, pemerintah berargumentasi sudah dilakukan pembersihan sejak November sampai Desember.

"Namun kemudian pemerintah berargumentasi bahwa cleansing data 27,44 juta jiwa sudah dilakukan sejak bulan November sampai Desember, sehingga artinya pemerintah sudah melakukan effort untuk bisa menaikan iuran BPJS, walaupun belum semua di cleansing datanya. Namun paling tidak 27,44 juta jiwa itu sudah di-cleansing data-nya. Kata pemerintah," ucap Puan.

1 dari 1 halaman

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR tetap pada posisi menolak kenaikan iuran. Tetapi, mendengar argumentasi pemerintah tersebut, Puan meminta memperbaharui data peserta BPJS yang keberatan.

"Ada keinginan dari DPR untuk kemudian tidak menaikkan iuran, namun dari argumentasi dari pemerintah maka kami meminta 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan atau tertampung karena tidak bisa membayar iurannya, bisa dimasukkan ke dalam data BPI 30 juta orang yang saat ini sedang di-update atau di-cleansing oleh Kemensos," jelas Puan.

Dalam rapat gabungan ini, DPR diwakili Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rachmad Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad, serta pimpinan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi XI.

Perwakilan pemerintah dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Menteri Kesehatan Terawan, dan Dirut BPJS Fachmi Idris. [rnd]

Baca juga:
Ketua DPR Sebut BPJS Kesehatan Tak Mungkin Surplus Walau Iuran Naik
Sri Mulyani: Pembersihan Data Peserta BPJS Kesehatan Sudah Sesuai Rekomendasi BPKP
Pemerintah Buka Opsi Talangi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri
Sri Mulyani Ancam Tarik Dana Suntikan BPJS Kesehatan
DPR Gelar Rapat Gabungan dengan 4 Menteri dan Dirut BPJS.
Meski Iuran Naik, BPJS Kesehatan Belum Temukan Peserta Menunggak Bayar
Karena Data, Komisi IX DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini