PSI yakin Presiden Jokowi tak akan tandatangani UU MD3

Merdeka.com - Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) disahkan DPR pada tanggal 12 Februari lalu. Reaksi masyarakat banyak yang menolak pengesahan UU tersebut karena dinilai banyak berisi pasal karet khususnya yang mengatur terkait kritik terhadap para anggota legislatif.

Walaupun telah disahkan DPR, tapi UU MD3 sampai saat ini belum ditandatangani Presiden Joko Widodo. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU MD3 ini yakin Presiden Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut.

"Kita melihat concern yang sama dari Pak Jokowi sebagai Presiden. Bahwa Pak Jokowi enggan menandatangani UU MD3 ini," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Sebagai pemimpin yang merakyat, lanjut Raja, Jokowi sadar bahwa UU MD3 ini mencederai demokrasi. Pihaknya pun optimis Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut. "Kemungkinan besar Pak Jokowi tak akan menandatangani," ujarnya.

Kendati ada pelanggaran etika yang dilakukan Ketua MK, Arief Hidayat, Raja Juli mengatakan pihaknya tetap percaya kepada MK secara kelembagaan.

"Institusi ini akan menegakkan rasa keadilan. Gedung ini adalah tempat di mana keadilan konstitusional ditegakkan. Jadi meskipun ada masalah itu kami tetap percaya. Integritas hakim-hakim barangkali yang akan memutuskan dan merasakan bagaimana denyut nadi keadilan yang sedang dirasakan masyarakat," terangnya.

PSI juga mengajak elemen masyarakat lainnya yang merasa dirugikan dengan UU MD3 ini untuk sama-sama mengajukan gugatan uji materi. "Kita bisa berdiskusi di luar forum sidang untuk memperkuat argumentasi kita sehingga kita bisa meyakinkan hakim bahwa UU MD3 ini bisa dibatalkan," pungkasnya.