Protes soal Golkar dan PPP, KMP sebut Menkum HAM 'Begal Demokrasi'
Merdeka.com - Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan pernyataan peringatan yang mereka sebut melawan 'Begal Demokrasi' yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yang membacakan pernyataan dari KMP mengatakan, apa yang dilakukan Menkum HAM terhadap Partai Golkar dan PPP adalah tindakan melawan hukum dan sarat dengan kepentingan politik.
"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," kata Bambang saat menggelar konferensi pers di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).
Pria yang kerap disapa Bamsoet itu mencontohkan pernyataan Ketua Majelis Mahkamah Partai Golkar Muladi yang heran karena isi keputusan yang dikutip Menkum HAM salah besar dan manipulatif.
"Kami menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh, jika Golkar dan PPP terus berkonflik. Kelompok ini sekaligus ingin menjauhkan Golkar kepemimpinan ARB dan PPP Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi," katanya.
Turut hadir dalam pernyataan peringatan ke Menkum HAM tersebut, yakni Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, Politikus Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi V Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Djuwaini, Politikus PPP Dimyati Natakusumah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca Selengkapnya"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaAHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca Selengkapnya