Prabowo Ingatkan Pejabat: Korupsi di Tengah Bencana Sumatra Akan Ditindak Tegas

Usai meninjau bencana di Sumatra, Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat untuk tidak korupsi atau menyelewengkan dana, menegaskan tindakan tegas akan diambil.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari menteri hingga kepala daerah, terkait potensi penyelewengan dana bencana. Peringatan ini disampaikan setelah beliau meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Sumatra, menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara bertanggung jawab.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam, Prabowo menekankan bahwa musibah yang melanda Sumatra menjadi bukti nyata kebutuhan pemerintah akan setiap kemampuan dan dana. Hal ini untuk menghadapi serta mengatasi kesulitan yang dialami rakyat secara efektif dan transparan.

Beliau secara spesifik menyoroti larangan keras terhadap praktik korupsi atau upaya memperkaya diri di tengah penderitaan masyarakat akibat bencana. Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah yang dimiliki harus dialokasikan untuk kepentingan pemulihan dan bantuan bagi korban, bukan untuk keuntungan pribadi.

Peringatan Keras Prabowo Terhadap Penyelewengan Dana Bencana

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada penyelewengan atau korupsi di semua entitas pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana. "Ini bukti bahwa kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan," kata Prabowo.

Pernyataan ini muncul setelah Prabowo menyaksikan langsung dampak bencana di Sumatra, yang membutuhkan alokasi sumber daya besar. Beliau menekankan bahwa setiap kemampuan dan dana yang dimiliki pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang terdampak.

Prabowo juga mengingatkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap jajaran mereka, khususnya pada proyek-proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Fokus utama adalah memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Ancaman Tindakan Tegas dan Pengawasan Berlapis

Menanggapi potensi penyalahgunaan, Prabowo menegaskan akan bertindak sangat keras terhadap siapa pun yang mencoba memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri. "Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras, jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat," ujarnya.

Presiden secara khusus meminta Kapolri dan kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi tindak penyelewengan. Beliau menginstruksikan agar setiap indikasi kecurangan, seperti pelipatgandaan harga, segera ditindaklanjuti dengan sanksi tegas.

"Jadi Kepolisian, semua pihak, periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya," tambah Prabowo, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga integritas proses penanganan bencana.

Dampak Bencana dan Komitmen Pemulihan Pemerintah

Setelah meninjau langsung kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan dan pemulihan bencana. Laporan yang diterima menunjukkan kondisi serius dengan banyak area persawahan rusak parah, mengancam produksi pangan lokal.

Selain itu, Prabowo juga menerima laporan mengenai jebolnya sejumlah bendungan, baik besar maupun kecil, yang berdampak langsung pada sistem irigasi pertanian. Kerusakan infrastruktur ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemulihan.

Meskipun tantangan alam masih perlu diwaspadai, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

Sumber: AntaraNews