PPP Harap Anggota Dewan Pengawas KPK Bukan Berasal dari Partai Politik
Merdeka.com - Anggota Komisi III Asrul Sani berharap anggota dewan pengawas KPK bukan sosok yang masih aktif di partai politik. Masukan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Sehingga tidak terkesan nanti konflik of interest atau terkesan ada politisasi di KPK. Kecuali, kalau orang itu menjadi politisi tapi sudah menjadi pejabat publik yang lain seperti disebut-sebut Gayus Rumbut. Tidak masalah seperti itu," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12)
"Karena beliau kemudian sudah terpisah dari dunia politik menjadi Hakim Agung menjadi pengadil. Tapi kalau orang itu katakanlah baru pensiun dari DPR Kemudian ditunjuk jadi dewas, PPP kurang pas," lanjut dia.
Terkait siapa saja yang masuk menjadi dewan pengawas KPK, dia mengaku tidak tahu. Sebab hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.
"Kami belum tahu dan saya kira, kan apa tidak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Yang harus tahu kan nanti kalau sudah diangkat bekerja dengan benar. Itu yang harus kita tahu," imbuhnya.
Amanat UU KPK
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, berdasarkan amanat UU KPK dewan pengawas KPK memang dipilih oleh Presiden pada tahap awal. Selanjutnya akan dipilih melalui seleksi oleh Pansel.
"Karena UU-nya yang pertama kali itu memberikan kewenangan kepada presiden menunjuk dan mengangkat dewas itu. Nanti kalau yang kedua ini kan empat tahun pertama saja. Selanjutnya kan proses seleksi, proses seleksi ya apa harus terbuka semua," urai Asrul.
Dia pun meyakini bahwa Presiden sudah meminta masukan dari berbagai pihak dalam penggodokan dan penentuan dewan pengawas KPK. "Saya yakin Presiden telah mempertimbangkan banyak hal ya. Dan barang kali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan dari berbagai pihak utamanya dari berbagai elemen masyarakat sipil," ujarnya.
"Jadi juga jangan dianggap sesuatu yang tidak muncul di ranah publik di media itu seolah-olah hanya katakanlah maunya Pak Presiden, tidak juga. Kalau yang saya dengar beliau minta masukan juga dari berbagai kalangan," tandasnya.
Nama Sudah di Kantong Jokowi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD merahasiakan nama-nama Dewan Pengawas KPK. Dia menyatakan, nama-nama tersebut sudah berada di kantong Presiden Joko Widodo.
"Nama Dewas KPK sudah sampai di kantong presiden," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12), dikutip dari Antara.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaAziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca Selengkapnya