Politisi PDIP ditangkap KPK, Hanura ingatkan kadernya agar tak korup
Merdeka.com - Sejumlah anggota Komisi V DPR diyakini terlibat dalam kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Politikus PDIP Dayanti Wisnu Putranti. KPK bahkan sudah menggeledah beberapa ruang anggota Komisi V di DPR.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Hanura di DPR Dadang Rusdiana menegaskan jika partainya sama sekali tidak mentolerir kadernya yang melakukan korupsi. Menurut dia, Hanura akan langsung memecah kadernya yang diketahui terlibat dalam kasus korupsi.
"Ya Ketum Hanura Wiranto sudah menegaskan bahwa kita harus patuh aturan, dan menjauhi perilaku korup. Beliau sudah menegaskan untuk memecat anggota Hanura yang terlibat," kata Dadang kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/1).
Dadang mengatakan, Partai Hanura sudah buat pakta integritas untuk mencegah anggota bertindak korupsi. Anggota Komisi X DPR ini juga menggigatkan pada Anggota DPR lainnya agar menjalankan amanah rakyat agar tidak melakukan korupsi.
"Anggota DPR harus konsisten dengan kode etik. Membatasi hubungan dengan mitra dalam hubungan profesional antar lembaga negara. Tentunya hubungan itu dalam rapat-rapat kerja," katanya.
Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang membelit Damayanti, ia menegaskan bahwa pengerjaan proyek itu wilayah eksekutif, bukan wilayah DPR untuk ikut campur.
"Hal-hal tersebut harus menjadi catatan penting, dan MKD pro aktif dalam mengawasi hubungan janggal yang terjadi antara anggota DPR dengan mitra kerja," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya