Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi menyindir fraksi Partai Gerindra dan Demokrat yang menolak angket KPK. Taufiq menyebut, kedua fraksi itu adalah inisiator angket KPK.

Gerindra dan Demokrat sebelumnya cukup keras mendorong angket KPK karena memiliki data kejanggalan proses hukum e-KTP. Sayangnya, kedua fraksi justru menolak mengirimkan anggota mereka ke Pansus angket.

"Angket ini adalah didorong pertama sekali oleh dua fraksi di komisi III Demokrat dan Gerindra. Karena yang memimpin adalah mereka. Yang lain, kita itu menyetujui karena datanya disediakan oleh Gerindra dan Demokrat," kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).

Para pengusul angket, kata dia, terus memperjuangkan agar angket KPK tidak gugur. Lobi ke fraksi-fraksi yang memutuskan menolak juga terus dilakukan. Ini dilakukan agar tidak merusak citra DPR di depan masyarakat.

"Menurut saya belum selesai persoalannya. Kita sedang melakukan pendekatan dan menjelaskan kepada semua fraksi. Apa artinya angket ini jangan kita matikan sendiri angket tersebut karena akan kelihatan konyol di depan masyarakat," tegasnya.

Tak hanya itu, jika angket gugur, maka akan menimbulkan opini DPR mengada-ada soal bantahan keterlibatan 6 anggota Komisi III yang disebut mengancam politisi Hanura Miryam S Haryani untuk memberikan keterangan palsu kasus e-KTP.

"Kalau tidak berjalan saya khawair nanti menjadi persoalan sendiri bagi DPR. Dianggap bagi DPR itu mengada-ada. Sekadar untuk melindungi kerabat, teman-temannya yang terkena persoalan korupsi," ujar Taufiq.

Politisi NasDem ini berharap, angket tidak layu sebelum berkembang seperti yang diprediksi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dia memprediksi apabila angket gagal, marwah lembaga DPR yang dipertaruhkan.

"Lembaga ini akan hancur. Ini gara-gara kita melihat persoalan ini secara subjektif dalam konteks kepentingan masing-masing citra dan sebagainya. Mari kita lihat persoalan ini secara lebih terang," tandas Taufiq.