Politikus PKS setuju uang sitaan narkoba untuk operasional BNN

Merdeka.com - Kepala BNN Budi Waseso mengusulkan uang hasil sitaan kejahatan narkotika bisa digunakan untuk operasional pemberantasan. Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mendukung usulan Waseso tersebut.

Menurut Nasir, negara harus memberikan solusi agar uang sitaan narkotika bisa dialokasikan untuk operasional.

"Enggak ada yang enggak bisa. Seharusnya bisa lah. Tidak ada yang enggak bisa. Negara ini harus kasih solusi. Kalau negara enggak bisa kasih solusi untuk apa bernegara," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com, Rabu (2/11).

Apalagi, kata Nasir, BNN menjadi salah satu lembaga yang menjadi instrumen untuk memerangi dan melindungi warga dari kejahatan narkoba. Terlebih Presiden Jokowi secara tegas telah menyatakan perang terhadap narkoba.

"BNN adalah badan negara yang ingin melindungi warga negara dari kejahatan narkoba. Melindungi warga negara artinya melindungi negara," jelasnya.

Politisi PKS ini menyarankan agar minimal 3/4 duit hasil sitaan bisa digunakan untuk operasional T4GN (Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika).

"Uang sitaan itu seharusnya digunakan uang-uang operasional BNN. Boleh disetor ke kas negara tapi diberikan ke BNN mungkin jumlahnya 3/4 jangan tidak dikembalikan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Waseso berharap uang hasil kejahatan narkotika yang disita bisa digunakan untuk operasi pemberantasan oleh penegak hukum. Dia mengatakan bahwa kejahatan narkotika memiliki kekuatan luar biasa, sedangkan anggaran dari APBN tidak terlalu besar dalam menangani kejahatan ini.

"Saya sudah komunikasikan ke Jaksa Agung dan Menteri Keuangan. Kalau boleh, sebagian uang hasil penindakan narkotika bisa digunakan sebagai operasional atau T4GN (Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika)," kata Waseso saat acara diskusi di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/10).

Dalam kesempatan ini, kata Waseso, BNN telah berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari narkotika senilai Rp 3,6 triliun yang melibatkan 11 negara.

"Sekitar Rp 900 miliar lebih disita dari dalam negeri, sedangkan sisanya Rp 2,7 triliun sudah terlanjur ditransfer ke 11 negara dan itu yang akan kami selesaikan dengan bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian," tuturnya.