Politikus PDIP usul Golkar pilih Bamsoet jadi Ketua DPR

Merdeka.com - Teka teki soal calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto dari Partai Golkar akan terungkap awal Januari 2018. Ada tiga kader yang disebut menjadi calon kuat mengisi posisi orang nomor satu di parlemen. Mereka adalah Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin hingga Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

Wacana pergantian Ketua DPR mendapat perhatian partai lain, tak terkecuali PDIP. Anggota Fraksi PDIP Eddy Wijaya Kusuma menilai Bamsoet lebih layak menjadi Ketua DPR. Usulan tersebut karena melihat sepak terjang Bamsoet saat memimpin Komisi III.

Selama memimpin komisi yang membidangi hukum itu, kata Eddy, Bamsoet mampu menekan ego pribadinya dan mengambil keputusan secara demokratis.

"Beliau betul-betul pemimpin di Komisi III bukan penguasa, kalau yang memimpin itu memfasilitasi dalam perjalanan Komisi III. Tapi kalau sok kuasa kan susah kadang-kadang mau menang sendiri, repot kan," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (29/12).

Sementara, Eddy mengaku tidak tahu bagaimana sosok kader-kader Golkar lain yang sempat muncul untuk menjadi Ketua DPR. Sehingga, Eddy mengetahui sosok Bamsoet karena rekan kerja di Komisi III.‎‎"Kalau yang lain saya kurang tahu persis, tapi kalau Pak Bambang saya ‎tahu karena saya satu komisi," tegasnya.

Usulan ini hanya sebatas usulan. Eddy menegaskan tidak mau ikut campur soal sosok yang akan dipilih menjadi Ketua DPR oleh Partai Golkar. Merujuk Undang-undang MD3 itu merupakan pergantian Ketua DPR menjadi kewenangan penuh dari Golkar.

"Saya melihat orang siapa yang duduk profesional saja, kalau UU MD3 mengatakan harus orang Golkar ya sudah pilih dari Golkar dan yang memilih bukan kita-kita tapi internal Golkar. Kita tidak bisa cawe-cawe," ucap Eddy.

Terpisah, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah, nama-nama kader yang akan ditunjuk menjadi calon Ketua DPR telah mengerucut. DPP Golkar akan memutuskan sosok calon Ketua DPR akan dalam rapat pleno pada awal Januari tahun depan.

"Enggak, belum ada, belum mengerucut," klaim Nurdin. (mdk/rzk)