Politikus Golkar Nilai Airlangga Mendadak Amnesia Soal Mekanisme Munas

Jumat, 30 Agustus 2019 23:54 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Politikus Golkar Nilai Airlangga Mendadak Amnesia Soal Mekanisme Munas Airlangga Hartato menyambangi kediaman Maruf amin. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Politikus Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengungkapkan, pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto tentang pelaksanaan Munas Golkar dilaksanakan bulan Desember tidak berdasar. Dia menjelaskan, dalam AD/ART Golkar tidak dirinci tentang periodesasi kepengurusan DPP Partai Golkar.

Dalam AD/ART, menurutnya, hanya menjelaskan Munas Partai Golkar dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Begitupun peraturan lainnya yang ditetapkan pada tingkat DPP Partai Golkar. Tidak ada satupun klausul yang menjelaskan dengan rinci tanggal atau bulan untuk diselenggarakannya Munas partai.

"Yurisprudensi pun ada, di waktu Pak JK menjadi Ketua Umum Golkar dan terpilihnya ARB menjadi Ketua Umum pada Bulan Oktober 2009, begitupun Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum dalam Munaslub pada Bulan Mei 2016. Saya kira Airlangga mendadak mengalami amnesia mekanisme," kata Sirajuddin di Jakarta, Jumat (30/8).

Selain itu, kata Sirajuddin, dalam hal rapat pleno di tingkat DPP Golkar, tidak ada satupun klausul atau ketentuan yang mengatur bahwa rapat pleno harus melewati tahapan rapat bidang, rapat Bappilu atau rapat harian.

Dia melanjutkan, justru ketentuan yang tertuang dalam Tata Kerja DPP Partai Golkar, mengatur bahwa rapat pleno harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan. Sama halnya dengan rapat harian, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. Untuk rapat bidang, rapat Bappilu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

"Janganlah menyampaikan mekanisme Partai Golkar ke ruang publik dengan cara cara mengkebiri mekanisme yang ada," tandasnya.

Sebagai Ketua Umum, lanjut dia, Airlangga gagal memimpin Partai Golkar. Terbukti suara Partai Golkar turun, perolehan kursipun turun dari sebelumnya 91 Kursi menjadi 85 kursi.

"Kalau kita komparasi dengan periode Pak Ical, memang kursi Partai Golkar di DPR RI turun menjadi 91 kursi dari 104 kursi, namun perolehan suara pemilih naik signifikan lebih kurang 5 (lima) juta suara," tambahnya.

Dia menyebut, kegagalan lain Airlangga adalah membangun dan merawat perbedaan dalam tubuh Partai Golkar, kurangnya kemampuan komunikasi politik mencari solusi atas masalah.

"Masa sekelas Partai Golkar sudah satu tahun tidak melaksanakan rapat pleno, apa kata dunia? Sedangkan tidak ada satu apapun keputusan penting dan strategis yang tidak dibahas dan diputuskan melalui mekanisme rapat pleno," ungkap dia.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan Partai Golkar bukan menganut sistem oligarki. Partai Golkar bersifat kolektif dalam pengelolaannya. "Inilah ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar, masa kita harus jelaskan apa itu arti kata kolektif," tandas Sirajuddin.

Sebelumnya, Airlangga kembali menanggapi dengan santai desakan pleno DPP Golkar dari kubu Bambang Soesatyo. Dia menekankan lagi, pleno sedang dipersiapkan oleh timnya.

"Rapat-rapat ini kita sedang berproses. Kita ada rapat-rapat Korbid, ada laporan Bappilu yang sedang masuk. Ada penghargaan bagi yang tanding di Pileg," jelas Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menegaskan, tak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat Munas. Sejak dulu, Munas Golkar digelar Desember. [ray]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini