Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut menanggapi desakan masyarakat yang ingin UU KPK yang kontroversial dibatalkan.

PKS, menurut Hidayat, telah resmi bersikap memberikan catatan terhadap penunjukan anggota dewan pengawas KPK langsung oleh presiden dan izin penyadapan. Tetapi, Hidayat belum melihat kegentingan untuk dibatalkan melalui Perppu.

"Kalau Perppu masalahnya apakah betul-betul sudah ada kegentingan yang memaksa di Indonesia dengan adanya UU ini? Kalau ada ukurannya bagaimana?" ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Hidayat menuturkan, tidak ingin negara menjadi darurat karena sedikit-sedikit mengeluarkan Perppu. Kata dia, demokrasi akan mati kalau Perppu terus dikeluarkan.

"Jangan sampai negara ini jadi negeri darurat sedikit-sedikit Perppu kalau itu terjadi demokrasi akan mati," ujarnya.

Wakil MPR itu menyarankan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau menolak UU KPK. Dia lebih setuju dilakukan judicial review dan legislative review dilakukan dibandingkan Perppu. Legislative review dilakukan oleh DPR dan judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kalau saya, cenderung bukan Perppu alternatifnya jangan sampe indo jadi negeri Perppu negeri darurat demokrasi mati dan kegentingannya itu juga debatable, tapi bahwa RUU ini perlu dikoreksi saya setuju," kata Hidayat.