PKS Soal Berbagi Kekuasaan: Sudahlah Pak Jokowi, Kasih Itu ke Pendukung 01
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, rekonsiliasi bukanlah ajang untuk bagi-bagi kekuasaan. Hal ini ia katakan untuk menanggapi ucapan Ketua Dewan Kehormatan partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyatakan syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dengan kubu Prabowo-Sandi adalah bagi-bagi kekuasaan dengan komposisi 55-45.
"Bagi PKS rekonsiliasi jangan diartikan sebagai re-kursiasi, jangan diartikan bagi-bagi kekuasaan. Sekarang saja dari 01 sudah banyak yang mengajukan nama. Sudahlah Pak Jokowi berikan itu kepada rekan-rekan 01 dan menurut 02 karena tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar pemerintahan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
Hidayat juga menilai, ucapan Amien ditujukan kepada internal PAN. Tujuannya untuk membuat PAN tetap berada dibarisan oposisi.
"Ya itu pernyataan Amien Rais yang menukil dari pernyataan tokoh lain yang kemudian pak Amien menyatakan itu tidak bisa dipenuhi. Dan sikap dasarnya adalah untuk wanti-wanti kepada PAN untuk enggak masuk ke dalam kabinet agar di oposisi," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR ini juga menduga, Amien akan setia berada di jajaran oposisi. Namun, dia menegaskan PKS tidak akan mengajak siapapun untuk menjadi oposisi.
"Masing-masing sudah tahu posisinya kok. Kita tidak dalam posisi ajak mengajak. Kita masing-masing tahu tentang tanggung jawab sosial politiknya sekaligus memahami sikap yang perlu diambil," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca Selengkapnya